Sabtu , 24 Februari 2024
Ilustrasi sapi.ist

Kendati Sudah Dianggarkan APBD Inhu, Petani Gagal Terima Bantuan Ternak 

INHU (pekanbarupos.co) — Ratusan warga petani di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau yang tergabung dibeberapa wadah kelompok tani (Poktan) harus menelan kekecewaan. Pasalnya, keinginan mereka untuk mendapat bantuan ternak sapi dan kambing yang telah dianggarkan dalam APBD Murni 2023 pupus sudah akibat tidak terealisasi.

Pasalnya, ratusan ekor sapi dan kambing untuk diberikan kepada petani melalui beberapa kelompok tani walau sudah dianggarkan dalam APBD Murni 2023 berujung gagal direalisasikan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Inhu bersama Dinas Pertanian dan Perikanan Pemkab Inhu serta poktan bertempat diruang rapat Komisi II DPRD Inhu, Pematang Reba, Senin (15/1/2024).

Padahal hal itu sudah dianggarkan dalam APBD Murni 2023 dengan jumlah Rp.1,2 miliar sekian dan APBD Murni 2023 tersebut sudah disahkan pada November 2022 lalu.

” Ini yang kami tanyakan dalam RDP tadi kenapa tidak bisa terealisasi. Padahal anggaran nya sudah ada dan jelas peruntukanya, jadi sayang kan akhir nya hanya jadi silpa,” ujar Sugeng Riono Ketua Komisi II DPRD Inhu kepada media usai rapat RPD.

Sugeng menyebut, dari hasil RDP diketahui perusahaan dari rekanan pengadaan ratusan sapi dan kambing tersebut tidak mampu memenuhi kegiatan dimaksud sesuai limid waktu yang telah ditentukan. Hingga akhirnya perusahaan dari rekanan tersebut diputus kontrak atau di black list.

” Dari keterangan pihak Dinas Pertanian, perusahaan dari rekanan tersebut tidak mampu memenuhi kegiatan sesuai tenggat waktu, sebagian ternaknya ada yang sudah sampai, sebagian lagi masih dijalan dan sebagian lagi masih di Semarang” ujarnya.

Tentunya saja, lanjut Sugeng, ini tidak tekejar baik untuk karantina dan sebagainya, hingga berujung pada diputusnya kontrak dengan rekanan oleh Dinas Pertanian dan perikanan.

Dengan batalnya kegiatan tersebut, Komisi II DPRD Inhu kemudian mengambil langkah dengan mengingatkan semua mitra kerja Komisi II DPRD Inhu, agar apa yang telah terjadi tersebut tidak terulang kembali di tahun 2024. Sebab setiap OPD tentunya harus siap melaksanakan kegiatan sesuai dengan apa yang telah dianggarkan dalam APBD.

“APBD Inhu kan disahkan jauh hari sebelumnya, tentunya setelah Verifikasi diawal tahun itu sudah bisa disiapkan semua perangkat untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD, apa yang sudah terjadi ini tentunya menjadi pelajaran agar tidak terulang kembali pada tahun 2024 ini,” tambahnya.

Sementara itu dihubungi terpisah Kadis Pertanian dan Perikanan Pemkab Inhu, Dedi Dianto mengatakan, bahwa kegiatan pengadaan ternak sapi dan kambing yang bersumber dari APBD Murni 2023 tersebut terlaksana namun rekanan tidak bisa memenuhi sesuai waktu yang ada di Surat Perintah Kerja (SPK).

“Terlaksana, hanya sapinya tidak sampai ke petani karena rekanan tidak bisa memenuhi sesuai waktu yang ada di SPK, artinya putus kontrak. Total 96 ekor sapi dan 10 ekor kambing, kalau kambing dilaksanakan sudah diserahkan kepada kelompok. Itu Pokir semuanya,” jelas Dedi Dianto.(har)

About Alzamred Malik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *