Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
JAKARTA (pekanbarupos.co) – Bupati Siak, Dr Afni Z melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) di Jakarta.
Kunjungan ini bertujuan memaparkan potensi dan kebutuhan pengembangan sektor perkebunan, khususnya perkebunan sawit rakyat di Siak.
Dalam paparannya, Bupati Afni menjelaskan bahwa 63,6 persen lahan perkebunan di Siak merupakan milik rakyat dengan luas mencapai 229.974 hektare. Sedangkan perkebunan swasta mencakup 33,7 persen dan milik negara 2,7 persen.
“Data ini menunjukkan pentingnya dukungan program PSR dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di Siak,” katanya.
Realisasi program PSR di Kabupaten Siak telah mencapai 5.184 hektare dengan nilai bantuan sekitar Rp137,5 miliar, melibatkan 2.105 pekebun yang tergabung dalam 34 kelembagaan di 5 kecamatan.
Pada tahun 2025, program peremajaan seluas 1.200 hektare sedang berjalan, sementara untuk tahun 2026, Pemkab Siak mengusulkan tambahan 1.085 hektare di 8 desa dan 6 kecamatan.
Bupati Afni menegaskan pembangunan sarana dan prasarana (sapras) pendukung perkebunan menjadi prioritas utama Pemkab Siak untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat.
“Program BPDP yang telah direalisasikan pada 2023–2024 terbukti berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani, ” katanya.
Afni berharap agar pada tahun 2026, usulan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani dan keluarga pekebun juga dapat direalisasikan.
“Kami ingin anak-anak petani sawit di Siak bisa menempuh pendidikan tinggi dan kembali membangun daerahnya. Ini investasi jangka panjang,” ujar Bupati.
Sementara pihak BPDP yang diwakili Adi Sucipto, Pejabat Pembuat Komitmen, menyambut positif paparan dan usulan Pemerintah Kabupaten Siak. Dalam audiensi tersebut, BPDP menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan daerah penghasil komoditas perkebunan, termasuk Siak.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pemkab Siak dalam memperkuat kelembagaan petani dan menyiapkan usulan PSR serta sarpras secara lengkap dan sesuai regulasi. Sinergi ini penting agar program BPDPKS dapat berjalan efektif di daerah,” ujar Cipto.
BPDP menegaskan program PSR dan sarpras yang mereka danai bertujuan meningkatkan produktivitas tanpa perluasan lahan, sekaligus mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi pekebun rakyat.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, kami yakin pelaksanaan PSR di Siak dapat menjadi contoh praktik baik dalam tata kelola sawit rakyat yang produktif, transparan, dan berkelanjutan,” tambah Adi Sucipto.(cil)
