Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) gabungan untuk menertibkan antrean di Pelabuhan Roro Bengkalis dan Air Putih kembali menjadi sorotan utama. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi masalah klasik antrean kendaraan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Namun, di tengah harapan tersebut, skeptisisme meluas, dengan banyak pihak menilai wacana ini hanya akan menjadi janji kosong belaka.
Pelabuhan Roro Bengkalis telah lama menjadi simbol permasalahan tata kelola pelayanan publik. Antrean panjang, praktik “terobos antrean,” dan dugaan perlakuan khusus bagi kendaraan tertentu telah menjadi keluhan yang tak kunjung usai. Menanggapi situasi ini, pemerintah daerah menggulirkan wacana pembentukan Satgas gabungan yang melibatkan unsur pemerintah daerah, praktisi, mahasiswa, serta media massa.
Namun, banyak pihak meragukan efektivitas Satgas ini jika tidak memiliki kemandirian dan keberanian dalam menegakkan aturan. Ahmad Efendi, seorang aktivis pelayanan publik Bengkalis, mempertanyakan kemampuan Satgas untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau pihak berwenang.
“Pertanyaannya sederhana, jika ada mobil pejabat atau atasan mereka yang melintas tanpa antre, apakah Satgas berani menegur? Jangan-jangan mereka hanya berani menindak sopir dari kalangan masyarakat kecil,” ujarnya Rabu (5/11/2025).
Efendi menekankan bahwa Satgas hanya akan menjadi simbol tanpa kekuatan jika tidak dibekali kekuasaan dan integritas yang kuat. Ia menyoroti banyaknya kendaraan pelat merah atau mobil dinas yang diduga bebas menerobos antrean tanpa sanksi. “Jika ketegasan tidak dimulai dari menertibkan pihak sendiri, sulit bagi masyarakat untuk percaya,” tambahnya.
Selain masalah moral, keberadaan Satgas juga menimbulkan kekhawatiran terkait beban keuangan daerah. Dalam kondisi fiskal yang menuntut efisiensi, pembentukan tim baru berpotensi menambah anggaran tambahan.
“Sementara hampir semua daerah kini sedang menekan pengeluaran, kita justru membuat tim baru dengan biaya operasional, seragam, honor, dan fasilitas. Efisiensi yang dikampanyekan jadi tidak sejalan dengan kenyataan,” kata Efendi.
Masyarakat juga meragukan sejauh mana Satgas akan benar-benar menindak tegas kendaraan yang melanggar aturan antrean. Rizal, seorang sopir truk yang sering menggunakan rute Bengkalis–Pakning, mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji-janji penindakan yang seringkali tidak terealisasi. “Kita sering dengar istilah ‘akan ditindak tegas’, tapi di lapangan, pelanggar tetap lolos begitu saja. Jika tidak ada ketegasan nyata, ini hanya menambah panjang daftar wacana tanpa hasil,” ujarnya.
Wacana penertiban antrean sebenarnya bukan hal baru. Berbagai kebijakan telah digulirkan dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari pengaturan tiket manual hingga wacana sistem digitalisasi antrean. Namun, pelanggaran tetap terjadi setiap kali kebijakan baru muncul. Oleh karena itu, masyarakat berharap Satgas kali ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi memiliki keberanian untuk menegakkan aturan, termasuk terhadap kendaraan yang dianggap “berkuasa”.
“Jika benar ingin menertibkan, ya tegas saja. Beranikan anggota Satgas menindak siapa pun yang menerobos antrean, kecuali kendaraan yang sudah resmi mendapat prioritas. Saya dengar ada sekitar 20 jenis kendaraan yang memang berhak mendapat prioritas, seperti ambulans atau kendaraan darurat. Selain itu, semua harus antre,” tegas Efendi.
Kemandirian Satgas dari intervensi dan tekanan menjadi faktor penentu keberhasilannya. Tanpa kebebasan bertindak, Satgas akan lumpuh sejak awal. Dika, warga Sungai Pakning, menambahkan, “Jika masih takut ditelepon atasan, jangan harap bisa menertibkan antrean. Satgas ini harus berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu.”
Kehadiran unsur media massa dalam Satgas, jika benar diwujudkan, bisa menjadi langkah positif untuk menjamin transparansi dan kontrol publik. Namun, sekali lagi, semua akan bergantung pada sejauh mana niat baik pemerintah daerah untuk memberi ruang gerak yang bebas dari tekanan. Tanpa itu, media hanya akan menjadi saksi bisu dari sistem yang tak berubah.
Bagi masyarakat Bengkalis, pelabuhan Roro bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan urat nadi ekonomi. Keterlambatan dan antrean panjang bisa berarti kerugian waktu, tenaga, bahkan pendapatan. Oleh karena itu, mereka berharap Satgas, jika benar-benar dibentuk, tidak hanya menjadi proyek pencitraan, tetapi membawa perubahan nyata di lapangan.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) gabungan untuk melakukan pengawasan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis dan Sei Pakning Bukit Batu. Rapat pembentukan Satgas tersebut dipimpin oleh Sekda Bengkalis, dr. Ersan Saputra, T.H, didampingi Sekretaris Dinas Perhubungan, Alhamidi, bersama unsur Forkopimda, KSOP, LAMR, media, dan perwakilan mahasiswa.
Dalam rapat tersebut, Sekda Ersan meminta masukan dari seluruh peserta terkait persiapan pembentukan Satgas yang akan bertugas sebagai pengawas pelayanan di kedua pelabuhan. “Terkait pembentukan SK Satgas ini sudah kita bahas dan secepatnya akan ditindaklanjuti. Nantinya Satgas akan mencakup bidang penertiban, pelayanan, pengawasan, edukasi kepada masyarakat, serta informasi. Semua akan terpusat di sekretariat atau posko di dua sisi pelabuhan Air Putih dan Sungai Selari,” jelas Ersan.
Ia menambahkan, Satgas gabungan tersebut beranggotakan unsur pemerintah daerah, praktisi, mahasiswa, serta media massa baik elektronik maupun online. “Kita berharap Satgas ini menjadi teman masyarakat pengguna jasa Roro agar tidak ada lagi yang melakukan penerobosan antrean,” ujarnya.
Akhirnya, publik menunggu bukti, bukan janji. Apakah Satgas Roro Bengkalis ini akan menjadi motor perubahan, atau justru menambah panjang daftar wacana yang berakhir tanpa hasil. Bagi warga yang setiap hari berjuang di antrean pelabuhan, janji tanpa tindakan tak ubahnya sekadar isapan jempol yang tenggelam di gelombang laut Bengkalis.(Mil)
