Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co) -Memasuki bulan Mei 2025, kegiatan atau program di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terkesan minim. Setakat ini, Pemko Pekanbaru hanya melalukan kegiatan belanja rutin dan belum berdampak kepada masyarakat.
Kondisi itu mendapat atensi serius kalangan legislatif di gedung Payung Sekaki. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Ir Nofrizal MM mengingatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru menggesa program yang telah dirancang. Jangan sampai, akibat keterlambatan program yang dijalankan memunculkan kembali Tunda Bayar (TB) seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kami di Pansus LKPJ kemarin melihat nilai tunda bayar sangat besar. Untuk tahun 2024 saja, mencapai Rp360 miliar. Jika dikalkulasinya tunda bayar dari tahun 2017-2024, mencapai Rp450 miliar lebih. Ini angka yang cukup besar,” ucap Nofrizal, Rabu (14/5/2025)
Dengan adanya tunda bayar yang besar dan harus menjadi tanggungan di tahun 2025, Nofrizal melihat dari kegiatan-kegiatan Pemko Pekanbaru, setakat ini lebih banyak kegiatan prioritas Walikota Pekanbaru, seperti penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur.
“Kalau secara haris besar, program dari Dinas PUPR sendiri belum kita lihat. Contoh jalan-jalan berlubang. Kita minta PUPR segera melakukan pembenahan terhadap jalan berlubang. Jangan menunggu. Sebab, Walikota sudah melakukan action yang bagus, seperti peninjauan jalan rusak di Jalan Lobak hingga sampah yang menumpuk,” sebut Nofrizal.
“Artinya, Walikota sudah menunjukkan eksistensinya sebagai kepala daerah. Tinggal program ini harus dijalankan OPD. JAngan menunggu. Kalau kesannya menunggu, tentu kegiatan yang ada hanya kegiatan rutin,” lanjut politikus senior PAN ini.
Terkait efesiensi yang terjadi saat ini, Nofrizal menilai tata kelola keuangan perlu menjadi perhatian serius. Tata kelola keuangan ini ada pada BPKAD. Bagaimana BPKAD bisa megelola pendapatan, baik dana bagi hasil dari pusat maupun provinsi.
“Harus digenjot. Kalau ketersedian uang tidak mencukupi melalukan kegiatan, akan sulit OPD melakukan program yang sudah dirancang. Ini harus menjadi perhatian bersama,” terangnya.
Menurut Nofrizal, biasa dalam suatu dinamika pemerintahan, apalagi kepala daerah baru, banyak OPD menunggu. Namun seharusnya mereka tidak menunggu, jalankan saja kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat.
“Intinya, jalankan saja tugas seperti biasa Jangan menunggu intruksi pimpinan,” pesan Nofrizal.(yan)
