Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Polemik layanan Roro di Kabupaten Bengkalis mencapai titik nadir, memicu amarah anggota Komisi II DPRD Bengkalis. Berbagai upaya telah ditempuh, namun solusi konkret tak kunjung hadir, membuat masyarakat terus menjadi korban pelayanan buruk dan ketidakpastian.
Hendra Jeje ST, MM, anggota Komisi II DPRD Bengkalis, dengan nada berang menyampaikan kekecewaannya kepada awak media Pekanbaru Pos, Senin (3/11). Ia menilai Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) tidak kompeten dalam mengelola Roro dan gagal merespons keluhan masyarakat.
“Kami di Komisi II telah berupaya maksimal mencari solusi, menerima aspirasi dan keluhan masyarakat. Namun, respons Kadishub terkesan hanya siap-siap saja tanpa tindakan nyata. Ini sangat mengecewakan dan membuat masyarakat semakin menderita,” tegas Hendra Jeje.
Hendra Jeje menyoroti minimnya inisiatif Kadishub dalam mengatasi persoalan Roro. Padahal, Komisi II telah berulang kali memberikan masukan konstruktif dalam setiap rapat. Ia menekankan perlunya Kadishub mencari terobosan baru, termasuk menggandeng investor baru untuk menciptakan persaingan sehat dan meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kadishub seharusnya proaktif dan kreatif. Jangan hanya menunggu masalah datang, tapi jemput bola dan berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Solusi sudah kami berikan, implementasinya nihil,” ungkap Hendra Jeje.
Komisi II mendesak Kadishub untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Roro, termasuk kinerja seluruh anggota Dishub di lapangan. Mereka yang terbukti tidak kompeten dan gagal membawa perubahan positif harus dievaluasi.
“Kami menilai Kadishub tidak memiliki visi dan kemampuan memadai untuk mengelola sektor perhubungan, khususnya Roro. Seorang pemimpin harus memiliki inisiatif dan keberanian mengambil keputusan, bukan hanya menunggu masalah datang,” imbuh Hendra Jeje.
Komisi II menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama sebelum membahas kenaikan tarif Roro. Hendra Jeje menyatakan bahwa kenaikan tarif hanya dapat diterima jika pelayanan Roro telah memenuhi standar kualitas yang diharapkan masyarakat.
“Tunjukkan dulu pelayanan prima, aman, dan nyaman, baru kita bicara soal tarif. Jika pelayanan masih buruk, jangan harap kami akan mendukung kenaikan tarif,” pungkas Hendra Jeje.
Desakan ini menjadi sorotan tajam bagi Dinas Perhubungan Bengkalis untuk segera bertindak dan menyelesaikan krisis Roro yang meresahkan masyarakat. Komisi II DPRD Bengkalis akan terus mengawasi perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pelayanan Roro yang lebih baik.(Mil)
