Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co) — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru segera mendata seluruh aktivitas Galian C yang beroperasi di Pekanbaru, terutama yang belum mengantongi izin resmi.
Permintaan itu disampaikan menyusul masih maraknya aktivitas pengerukan tanah di sejumlah titik di Kota Pekanbaru yang dinilai berpotensi menghilangkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut SF Hariyanto, keberadaan galian C ilegal bukan hanya persoalan perizinan, tetapi juga menyangkut potensi penerimaan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal.
“Saya melihat di sepanjang jalan menuju kantor Pak Wali Kota masih banyak aktivitas Galian C. Tolong didata dengan baik mana yang belum memiliki izin.
Sangat disayangkan jika potensi sebesar itu tidak masuk sebagai penyumbang PAD,” kata SF Hariyanto.
Ia menegaskan, aktivitas pertambangan tanpa izin tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan infrastruktur publik.
Lubang-lubang bekas galian yang dibiarkan terbuka, pencemaran sumber air masyarakat, hingga kerusakan jalan akibat lalu lintas truk bertonase tinggi menjadi persoalan yang harus segera ditangani.
“Pengerukan yang tidak terkontrol meninggalkan kerusakan lingkungan. Air sumur warga bisa tercemar, jalan cepat rusak karena dilalui kendaraan berat, debu bertebaran, dan tentu membahayakan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Riau meminta Pemko Pekanbaru segera menurunkan tim teknis untuk melakukan pendataan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh lokasi Galian C yang beroperasi.
Selain penertiban, para pelaku usaha juga didorong untuk segera mengurus legalitas usaha agar aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai aturan serta memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan lebih tertib, berkelanjutan.
Sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.(dre)
