Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
TAKENGON(pekanbarupos.co) –Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Tengah, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan dipimpin Ketua Tim Satgas PRR, Laksamana Pertama TNI Nouldy Jan Tangka, diawali dengan pemaparan di ruang kerja Bupati Aceh Tengah sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan ke sejumlah lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Monitoring ini merupakan bagian dari rangkaian monev di empat kabupaten di Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah yang berlangsung pada 28 hingga 31 Juli 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Laksamana Pertama TNI Nouldy Jan Tangka didampingi Kolonel (KH) Uus Rohimat, Kombes Pol. Suwinto, S.I.K., serta tim dari sejumlah kementerian terkait dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si., dalam arahannya menegaskan pentingnya penyusunan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah pusat. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memastikan tidak ada satu pun data yang terlewat.
“Semua data harus rinci dan lengkap. Jangan sampai ada satu pun yang tidak masuk. Kalau datanya salah, pemerintah pusat akan menyalahkan daerah. Data tidak boleh main-main,” tegas Haili Yoga.
Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan pendataan hingga ke 295 desa. Namun masih terdapat kendala dalam proses pengunggahan data sehingga diperlukan penyempurnaan agar seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat terakomodasi.
“Kalau satu data saja tidak masuk, dampaknya bisa besar. Misalnya ada dua sekolah yang tidak terdata, maka alokasi anggarannya bisa tidak turun. Nantinya yang disalahkan adalah pemerintah daerah. Karena itu monitoring seperti ini sangat penting untuk memastikan seluruh data benar-benar akurat,” ujarnya.
Usai pemaparan, tim melanjutkan peninjauan ke sejumlah lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan. Apabila ditemukan perbedaan, data akan diperbarui sebagai dasar penyempurnaan program.
Ketua Satgas PRR, Laksamana Pertama TNI Nouldy Jan Tangka, menjelaskan bahwa Satgas hadir untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal serta membantu mendorong penyelesaian berbagai kendala di tingkat pusat.
“Fase rehabilitasi dan rekonstruksi perlu mendapat perhatian khusus. Kami hadir untuk melihat apa yang masih kurang di lapangan dan mendorong penyelesaiannya di pemerintah pusat,” katanya.
Ia menjelaskan, wilayah Aceh kini dibagi menjadi dua koordinator wilayah (Korwil) guna mempercepat pendampingan. Aceh Tengah menjadi salah satu daerah prioritas yang akan mendapatkan pendampingan secara intensif bersama beberapa kabupaten lainnya.
“Kami bukan superman, tetapi superteam. Kami ingin menjadi rekan kerja pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga agar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Jan Tangka.
Ia menambahkan, Aceh Tengah masih memiliki sejumlah pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus. Satgas akan membantu menyelaraskan data yang belum sinkron sekaligus memantau pelaksanaan program yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2026, 2027, hingga 2028.
Selain melakukan monitoring terhadap proyek yang telah selesai dibangun, tim juga meninjau lokasi yang masih menghadapi berbagai kendala, termasuk persoalan lahan maupun hambatan teknis lainnya, sehingga solusi dapat segera dirumuskan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sementara itu, salah seorang anggota Tim Monev Aceh 1 Satgas PPR Pusat, Kombes Pol. Suwinto, S.I.K., menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting untuk memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta didukung data yang valid.
“Kegiatan monitoring ini bukan hanya mengevaluasi administrasi, tetapi memastikan fakta di lapangan sesuai dengan data yang disampaikan. Dengan data yang akurat, pemerintah pusat dapat menetapkan kebijakan dan alokasi program secara tepat sasaran sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak bencana,” ujar Kombes Pol. Suwinto.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian terkait, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
“Kami berharap melalui kolaborasi yang kuat, seluruh kendala yang masih dihadapi dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal dan pembangunan daerah berjalan lebih baik,” pungkasnya.(amr)
