Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
ROKANHULU (pekanbarupos.co) — Permasalahan stunting atau pemenuhan gizi yang cukup bagi bayi usia 0 bulan sampai baduta (bayi dua tahun) masih menjadi PR yang harus diselesaikan Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tak bisa dipungkiri, dengan standard gizi yang baik dan cukup akan mendukung perkembangan tumbuh kembang anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar nantinya.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) pun berupaya semaksimal mungkin mendukung Program penurunan angka stunting. Melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Rohul, Muhammad Zaki, S.STP M.Si sebagai Ketua Pelaksana TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting).
Berdasarkan KPTS Nomor Kpts.476/DPPKB/002/2022 Tentang Tim Audit Stunting Kabupaten Rohul dibentuk Sekretariat Stunting yang bertempat di Dinas DPPKB Rohul. Melalui Sekretariat Stunting ini seluruh program TPPS dan TPK dilaksanakan mulai dari tingkat paling kecil, yakni seluruh desa yang ada di Rohul.
Lewat hasil liputan media, Selasa (01/08) di Kantor Sekretariat Stunting, drg Lebih Sumbari selalu Ketua Sekretariat Stunting Rohul yang juga menjabat Kadis DPPKB menjelaskan secara detail tentang teknis penanganan stunting di Rohul.
“Kita dari Sekretariat Stunting menjalankan tupoksi untuk menghandle atau berkoordinasi dengan total 15 OPD terkait yang masing – masing sudah menjalankan program penanganan stunting”, sebut Drg. Leni. Lebih jauh Kadis DPPKB ini ingin meluruskan persepsi publik yang mungkin keliru terkait dana alokasi penanganan stunting dari BKKBN Riau kemarin.
“Begini mas, perlu kita garis bawahi untuk alokasi anggaran sendiri tidak seperti anggapan sebagian publik, kita bisa pertanggung jawabkan hanya untuk Honor TPK sekitar 2 milyar”, terang Kadis DPPKB Rohul ini. Dengan kata lain, kalau kita flash back terkait bantuan dari BKKBN Rohul sebesar 5,9 milyar, serapan anggaran yang digunakan oleh DPPKB Rohul sekitar 30% saja, ini pun hanya untuk Honor TPK yang berjumlah hampir 300 orang dan bidan pengasuh di setiap desa.
“Jangankan untuk kepentingan pribadi, contoh kemarin SPPD ke Palembang kemarin, total 15 orang kami berangkat pakai dana sendiri, tidak ada SPPD Dinas yang kami gunakan”, tambah Kadis DPPKB Rohul ini. Secara eksplisit beliau ingin menegaskan setiap rupiah yang dipakai dari anggaran stunting semua jelas kelengkapan administrasinya.
Sementara itu, salah satu Satgas Stunting, Kartika Ayu menambahkan secara teknis grafik penurunan angka stunting dapat dilihat mengalami penurunan yang signifikan.”Dari sebelumnya sekitar 25,8% terakhir turun 22%, dan untuk saat ini kita belum rilis,tapi sudah jauh sekali mengalami penurunan”, ditambahkan Kartika.
Apresiasi lebih pun diberikan Bupati H.Sukiman terhadap kinerja Sekretariat Stunting Kabupaten Rohul.”Kalau tidak ada halangan tanggal 07 besok kita ada rembuk stunting dan dihadiri langsung Bupati”, ditambahkan Kartika lagi. Tak hanya pujian, saat ditanya kendala pun Wanita muda ini menambahkan ada beberapa kendala, walaupun eskalasi nya tidak terlalu besar.
“Biasanya ada beberapa TPK yang tidak terlalu familiar dengan gadget dan aplikasi yang dipakai, kemudian masalah catatan kependudukan terkadang kita alami di lapangan juga”, terang Kartika lagi. Namun apapun kendala yang dialami, baik Kartika maupun Satgas yang lain berkomitmen dan didukung oleh Kadis DPPKB sebagai Ketua Sekretariat Stunting Rohul untuk terus bekerja demi percepatan penurunan demi Rohul bebas Stunting.(bal)
