Sabtu , 24 Februari 2024
Rudi Walker Purba bersama salah seorang korban dugaan kasus pungli RLH Desa Polak Pisang.har

Kades Polak Pisang dan HK Dipolisikan Warganya Gegara Dugaan Pungli RLH

INHU (pekanbarupos.co) — Merasa ditipu oleh oknum Kepala desa (Kades) dan oknum Kadus, para korban Rumah Layak Huni (RLH) yang terjadi di Desa Polak Pisang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau menuntut uang mereka untuk dikembalikan secara utuh. Oknum Kades Polak Pisang yang mereka tuntut ini berinisial US karena diduga melakukan Pungutan liar (Pungli) saat pengadaan RLH di desanya beberapa waktu lalu.

Pasalnya, pada Desember 2023 kemarin, US kepada para warganya yang berjumlah 20 orang sempat berjanji akan mengembalikan uang itu. Namun hingga saat ini si US dianggap warga tak konsisten, sehingga para warga terpaksa mengkasuskan kades mereka sendiri kepada pihak yang berwajib.

“Uang tersebut hanya dikembalikan separuhnya saja, itu pun dikembalikan tidak tepat waktu, yaitu pada Senin 8 Januari 2024 kemarin,” ungkap salah seorang warga, Abu, Kamis (11/1/2024) kepada sejumlah awak media.

Uang itu, kata warga, dikembalikan oleh US di kantor desa setempat. Padahal mereka berharap si Kades dapat mengembalikan semuanya sesuai yang telah dijanjikan olehnya pada saat itu.

“Apalagi sudah beberapa minggu kami tidak dapat beraktivitas untuk mencari nafkah akibat banjir, gara gara uang kami tidak dikembalikan semua, sempat juga di kantor Desa kemarin terjadi perdebatan hampir terjadi keributan,” kata Abu.

Sementara itu, penerima kuasa dari warga Desa Polak Pisang dari DPP Lembaga Aliansi Indonesi (LAI), Rudi Walker Purba berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Menurut Rudi, memang benar uang para korban hanya di kembalikan separuhnya saja oleh US. Karena itu, warga merasa sangat kecewa dan meminta keadilan dari Aparat Penegak Hukum (APH).

“Meski sebagian uang sudah dikembalikan, bukan berarti bisa menghapus unsur pidananya. Saya akan tetap buat laporan lanjutan,” kata Rudi.

Selaku penerima kuasa, Rudi pun berharap, agar APH, khususnya Polres Inhu untuk segera menindaklanjuti kasus dugaan Pungli yang telah dilakukan oknum Kades tersebut.

“Saya berharap kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Polres Inhu tolong ini segera ditindak,” pinta Rudi.

Terkait hal ini, Kapolres Inhu, AKBP Dody Wirawijaya SIK melalui Kanit Tipikor Polres Inhu, Iptu Miki Kurniawan SH MH membenarkan bahwa Kades Polak Pisang dan Kadus sudah mendatangi Polres Inhu dan menunjukkan bukti kwitansi pengembalian uang para korban penipuan tersebut.

“Tetapi di Tipikor mereka tidak terbukti bersalah karena tidak ada unsur korupsi disana. Namun jika dipidana umum (Pidum) mereka bisa dikategorikan bersalah, karena ada unsur penipuan disana,” terang Miki.

Menanggapi hal ini, berapa warga desa Polak Pisang , salah satunya SL menyebutkan, dalam kasus ini jika dilihat jelas ada unsur dugaan perbuatan melawan hukum.

“Jelas ada sekalipun ada pengembalian kerugian masyarakat, itu secara Perdata, dan secara hukum pidana harus di proses, agar tidak terulang lagi di kemudian hari,” ucap SL

Kades Polak Pisang inisial US dikonfirmasi ke nomor 0821-4498-6xxx beberapa kali belum merespon. Sementara itu oknum Kadus inisial HK dikonfirmasi mengakui jika pihaknya sudah diperiksa Polres Inhu terkait hal itu.

“Kemarin sudah diperiksa. Saya sudah membawa bukti jika uang itu sudah kami kembalikan kepada 20 warga,” ucapnya.

Pengembalian uang itu, diserahkan kepada warga di kantor desa pada 8 Januari 2024 kemarin. Untuk pak Abu, kata HK, uang itu diserahkan kepada istrinya. “Ada kwitansi dan berita acaranya bang,” sebut HK.

Untuk diketahui, kasus dugaan Pungli yang dilakukan oleh Kades Polak Pisang inisial US kepada sejumlah warganya ini berawal dari program RLH yang digagas oleh salah seorang aparatur desa (Kadus Desa Kota Medan), inisial HK pada 2019-2020 lalu. Dalam program RLH ini, HK memanfaatkannya dengan mengeruk pundi pundi uang dengan cara meminta administrasi dengan nilai bervariasi antara Rp 2 juta hingga Rp 7 juta kepada warga calon penerima RLH.

Disini, ada 20 warga atau Kepala Keluarga (KK) yang dimintai administrasi oleh oknum Kadus ini dan secara global pungutan itu sebanyak Rp 50 juta. Saat penyerahan administrasi itu, antara warga dan HK ada perjanjian tertulis pada Oktober 2023 lalu.

Seiring berjalannya waktu, janji tinggal janji, RLH yang di dambakan oleh 20 warga desa Polak Pisang tak kunjung terealisasi. Akhirnya warga didampingi penerima kuasanya (Rudi Walker Purba) melaporkan dugaan Pungli itu kepada APH dan dari kasus yang dilakukan oleh HK menyeret nama Kades Polak Pisang inisial US.

Usai dilaporkan ke Polres Inhu atas dugaan Pungli dan penipuan HK dan oknum Kades Polak Pisang inisial US, keduanya lantas berupaya menghilangkan kasus itu dengan cara mengembalikan sejumlah kutipan tersebut. Namun, hingga saat ini pengembalian uang itu belum utuh dan warga menuding jika HK dan US kembali melakukan penipuan lantaran dalam perjanjian dari kedua belah pihak limid waktu pengembalian secara utuh pada akhir tahun alias Desember 2023.(har)

 

About Alzamred Malik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *