Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) — Mengingat pembangunan sarana prasarana air bersih di Kabupaten Rohil sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 silam, sampai saat ini tak kunjung dapat dinikmati masyarakat manfaatnya.
Hal ini membuat Basiran Nur Efendi SE MIP, wakili masyarakat Rokan Hilir mengaku miris, pasalnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diberi nama Durolis itu bahkan sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Namun, apatah daya tak kunjung berfungsi. Bahkan, untuk Kabupaten Rohil sendiri belum juga dapat menikmati.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Rohil ini mengingat banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan saat mereka turun ke lapangan mengeluhkan sulitnya sumber air bersih. “Sebenarnya ada program Durolis itu ya, yang sudah menghabiskan dana banyak dari APBN dan APBD, dari produk provinsi juga saat ini belum bisa dinikmati oleh masyarakat kita,” kata Basiran.
Lebih lanjut, padahal masyarakat Rohil sebenarnya sangat membutuhkan itu, tapi nanti pada tempat dengan kesempatan tertentu akan disampaikan dengan pemerintah daerah bagaimana caranya untuk SPAM Durolis itu dapat digunakan. “Jangan sampai air bakunya di daerah kita tapi daerah kita sendiri belum bisa menerima manfaat air bersih nya,” ketua Basiran.
Setakat ini, kata Basiran, sebelum diresmikan oleh Presiden Jokowi, sudah pernah dilakukan uji coba masuk sampai ke perumahan (SR) bahkan katanya di dua kecamatan, kendati sampai detik ini tak juga berfungsi. “Katanya sambungan rumah (SR) sudah tersambung di dua Kecamatan, tapi sampai saat ini nampaknya belum ada progresnya,” ucap Abbas.
Sampai saat ini, memang belum ada pembahasan serius terkait SPAM Durolis, sehingga terkesan hanya sebagai pajangan saja. Adapun yang menjadi kendala saat ini adalah, masalah aturan tarif, masalah retribusi segala macam. Menurut Basiran, dirinya pernah mengadakan kunjungan ke Kota Batam yang mana sistem penyediaan air minum di Batam dikelola oleh pihak ketiga yaitu swasta.
Karena, SPAM atau PDAM tidak bisa dikelola langsung oleh pemerintah daerah, melainkan harus melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Sepertinya kita memang harus menarik pihak ketiga kalau memang Pemda itu sendiri tidak mampu. Jadi nanti pihak ketiga juga akan mendahulukan segala sesuatunya,” terang Abbas.
Kemudian itu, pemerintah daerah dalam hal ini hanya menerima devidennya sesuai dengan kontrak. Apakah dibagi berapa persen dari hasilnya. “Saya kemarin itu cuman dapat masukan dari pihak pengelola di Batam, kalau bisa kan jangan hanya DPRD saja untuk ke sana, kalau bisa asisten 2 bidang ekonomi sama pak Sekda juga harus ke sana cari ilmu,” tegasnya.
Apabila SPAM Durolis dapat difungsikan, secara otomatis Pemda nantinya ada tambahan dana berupa deviden yang otomatis membantu APBD Rohil.
“Ke depan akan saya ajak komunikasi pemerintah daerah bagaimana caranya SPAM Durolis ini berfungsi. Jangan istilahnya barang yang sudah banyak mengeluarkan dana itu tidak terpakai, kan sia-sia nanti akhirnya. Malahan itu sudah diresmikan presiden lagi,” pungkasnya. (iin)
