Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) – Sebanyak sembilan Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir, menyampaikan pandangan umum mereka atas Ranperda Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
Sejumlah fraksi menyoroti Ranperda LPP APBD tahun 2023 itu terutama soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap tahunnya tidak ada peningkatan. Sementara potensinya sangat besar.
Paripurna yang dibuka Wakil Ketua III Hamzah SHi MM, dia menjelaskan rapat paripurna yang ke 28 Bupati Rohil telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2023.
Ranperda yang disampaikan itu sesuai tahapan materi dibahas secara internal anggota DPRD, dan meminta fraksi menyampaikan pandangan umum. “Kita meminta 9 fraksi menyampaikan pandangan umum pertanggung jawab bupati APBD TA 2023,” ucapnya.
Pertama Fraksi PDI-P disampaikan oleh Maria Tambunan menyebutkan, pihaknya mengapresiasi Pemda atas pemeriksaan keuangan dari BPK sehingga memperoleh Opini WTP.
Disampaikan Maria Fraksinya menyimpulkan bahwa program pembangunan pemerintah harus terus di sinergikan, transparan dalam pengelolaan keuangan melalui kebijakan dengan kondisi keuangan daerah. “Fraksi PDIP mengamati Ranperda melalui pungsi legislasi DPRD akan melakukan pembahasan laporan keuangan di tahapan untuk berikut,” paparnya.
Sementara itu Fraksi Golkar yang disampaikan oleh juru bicaranya Ilhami dan Fraksi PAN Saudari Harmida menyampaikan pandangan umum fraksi secara tertulis.
Kemudian, Sudirman mewakili Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mendapat Opini WTP, namun Nasdem berpendapat sangat memandang perlunya dalam peningkatan PAD.
“Meskipun Rohil merupakan daerah penghasil Sumber Daya alam (SDA ) yang melimpah, seperti di atas minyak di bawah minyak, namun perlu tambahan hasil PAD,” bebernya.
Fraksi Nasdem, sambung Sudirman berharap terkait laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2023 ini supaya dibahas sesuai peraturan daerah.
Menyusul Fraksi Hanura, Jefri Buchori, memberikan apresiasi capai opini WTP yang diraih pemerintah daerah dari BPK RI. Jefri mengatakan bahwa capaian program supaya ditingkat dengan kinerja (SDM) sumber daya manusia sehingga capai PAD akan meningkat.
“Saya mengajak bersama mempertanggung jawaban anggaran daerah dan jangan selalu cepat maju, tapi lupa pula akan tanggung jawab tersebut,” katanya.
Senada disampaikan Fraksi Demokrat Elfarinda mengapresiasi pemerintah telah meraih WTP sekian kalinya, namun ia juga mengingat agar capaian segera diwujudkan. Pemerintah jangan terlena dengan predikat WTP yang diraih sehingga mengesampingkan hal penting lainnya seperti peningkatan PAD. “Realisasi anggaran pertanggung jawaban TA 2023 tetap dibahas ketahap tahap selanjutnya,” saran Elfarinda.
Samsudin Fraksi PKS juga memberikan saran sistematis terkait pada pandangan umum. Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit, Syahrin Usman menyampaikan pandangan umum fraksi. Dia mengatakan hasil pemeriksaan BPK RI pemerintah Rohil meriah predikat Opini WTP sangat di apresiasikan.
Ia juga menilai laporan pertanggung jawab sebagai gambaran kinerja pemda sehingga diraih prediket Opini WTP “Ini juga merupakan pernyataan yang profesional dapat ditindak lanjuti memberikan penjelasan atas bobot kondisi anggaran daerah,” terangnya.
Kemudian Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya menyampai pandangan umum pelaksanaan pertanggung jawaban APBD TA 2023, Fraksi kami sangat memandang telah banyak capaian pemda sehingga mendapat Predikat Opini WTP.
Dengan demikian ia minta untuk dapat dicermati anggaran dan harus di optimal pengelolaan keuangan serta di monitoring program yang dilaksanakan skala prioritas.
“Kami mengharap agar poin poin penting dapat di paparan laporan terkait pertanggung jawaban APBD 2023 Pemda,” imbuhnya. (iin)
