Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dari beberapa organisasi yakni HMI, PMII, IMM, Dema Stai Ar Ridho dan Hipemarohi menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Rokan Hilir, Senin (8/9/2025). Mereka membawa sejumlah tuntutan mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
Dengan membawa sejumlah spanduk, baliho serta pengeras suara, para mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Sedikitnya ada 12 tuntutan yang mereka bawa diantaranya 4 tuntutan secara nasional serta 8 tuntutan untuk di daerah.
Dalam unjuk rasa itu sempat terjadi aksi dorong dorongan antara mahasiswa dengan pihak kepolisian dan satpol PP, hal itu dipicu ketika mahasiswa ingin maju ke pintu gedung DPRD namun dihalangi, Kondisi itu kembali kondusif setelah diamankan oleh petugas keamanan.
Unjuk rasa mahasiswa disambut langsung oleh Ketua DPRD Rohil Ilhami didampingi Wakil Ketua Maston, Wakil Ketua Imam Suroso, Wakil Ketua Basiran Nur Effendi serta sejumlah anggota Dewan lainnya.
Setelah beberapa saat menggelar aksi unjuk rasa, para mahasiswa diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Rohil untuk berdialog dan berdiskusi yang berlangsung diruang sidang utama DPRD Rohil.
Koordinator Umum aksi unjuk rasa Eka mengatakan dalam aksi ini para mahasiswa membawa tuntutan dari tingkat nasional hingga daerah namun tuntutan daerah menjadi yang paling krusial dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga DPRD.
“Hari ini kami menggelar aksi unjuk rasa dikantor DPRD Rohil membawa dua jenis tuntutan yakni 4 tuntutan nasional dan 8 tuntutan daerah. Kami menggarisbawahi untuk tuntutan daerah seperti diantaranya realisasi anggaran yang masih rendah, lapangan pekerjaan yang sulit, program csr perusahan serta tuntutan lain untuk kepentingan masyarakat, kami pikir ini harus segera ditanggapi oleh pemerintah serta DPRD dan segera lakukan pergerakan,” katanya.
Lapangan pekerjaan yang saat ini sulit didapat oleh masyarakat Rohil menjadi salah satu sektor perhatian dari mahasiswa dalam aksi ini. Mereka menilai di Rohil banyak perusahaan yang berdiri yang seyogyanya Berkomitmen untuk merekrut tenaga kerja lokal.
“Begitu banyak perusahaan dirohil ini namun hanya sedikit anak daerah yang bekerja di perusahan tersebut. seharusnya persentase yang sudah tertuang dalam perda yakni 60 – 40 harus dilaksanakan namun nyatanya tidak diterapkan,” ujar Eka.
Sementara itu Ketua DPRD Rohil Ilhami yang menyambut langsung aksi unjuk rasa itu mengapresiasi aksi tersebut. Ia menilai aksi ini bentuk demokrasi yang masih terjaga di Rokan Hilir.
“Kami selaku DPRD Rohil mengapresiasi atas gerakan ini, ini lah bentuk demokrasi yang masih terjaga di rokan hilir, kami tetap membuka ruang dialog dan diskusi dengan adik adik sekalian dalam menerima tuntutan yang ingin disampaikan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Ilhami mengajak agar aksi unjuk rasa hendaknya dilakukan dengan tertib aman dan kondusif tanpa sikap anarkis. DPRD selaku lembaga pengawasan akan menampung tuntutan itu selagi masuk dalam kewenangannya.
“Kami akan terima semua tuntutan ini selagi itu masuk dalam kewenangan kami, untuk itu kami berharap jaga situasi dan kondisi agar tetap aman dan kondusif, ini kampung halaman kita, kita semua bersaudara,” ajak Ilhami.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Rohil Maston juga menanggapi sejumlah tuntutan mahasiswa yang disampaikan dalam ruang dialog dan diskusi diantaranya terkait realisasi anggaran apbd, distribusi pajak, membuka blokir PT SPRH, efisiensi program reses dan pokok pikiran DPRD serta program CSR perusahaan. Ia mengatakan akan memenuhi tuntutan itu sesuai dengan kewenangan DPRD.
“Kami tampung semua tuntutan itu namun begitu juga kami penuhi sesuai dengan kewenangan kami seperti Realisasi anggaran, kami sudah bahas dan sudah kami sampaikan ke Pemerintah, Distribusi pajak kami akan segera surati instansi terkait, membuka blokir PT SPRH, ini tentunya tak bisa kami putuskan sebab pemegang saham sepenuhnya berada pada kepala daerah, efisiensi program reses dan pokir, tentu akan kami bahas bersama ketua DPRD dan untuk csr ini akan menjadi catatan kami untuk disampaikan dalam pertemuan dengan perusahaan nanti,” jelasnya.
Sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa dalam aksi bertajuk “Gerakan 8 September” ini diterima oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Rohil yang ditandai dengan penandatanganan serta penyerahan dari Perwakilan Mahasiswa kepada Ketua DPRD Rohil. (Adi)
