Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis kembali menggelar Rapat Paripurna sebagai bagian dari rangkaian pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Agenda utama kali ini adalah penyampaian jawaban Bupati Bengkalis atas pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD terkait Ranperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2025,
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Bengkalis, H. Misno, didampingi Wakil Ketua II, Hendrik Firnanda Pangaribuan. Turut hadir Bupati Bengkalis, Kasmarni, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan.
Dalam tanggapannya terhadap berbagai pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD, Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan jawaban yang komprehensif dan konstruktif.
Menanggapi pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sependapat bahwa penyerapan anggaran tahun 2025 harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Hal ini dianggap krusial agar tetap konsisten dengan pencapaian visi dan misi periode 2021–2024, sekaligus menjadi landasan yang kuat untuk visi dan misi 2026–2030. Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, pemulihan ekonomi, peningkatan layanan publik, serta pengentasan kemiskinan melalui perencanaan yang matang dan berbasis data yang akurat.
Atas pandangan yang disampaikan oleh Fraksi NasDem, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesepakatannya bahwa hasil pembahasan perubahan APBD harus terukur dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Selain itu, diharapkan mampu mendorong perputaran roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkalis secara keseluruhan.
Menjawab pandangan dari Fraksi Gerindra, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk bekerja sama dengan DPRD agar pelaksanaan perubahan APBD 2025 benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat di Negeri Junjungan.
Menanggapi Fraksi PKS, Pemerintah Kabupaten Bengkalis sepakat bahwa pembahasan perubahan APBD 2025 akan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum. Pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, dokter spesialis, serta peningkatan sarana penyeberangan Ro-Ro Air Putih–Sungai Selari.
Terhadap pandangan dari Fraksi PKB, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menegaskan bahwa rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud kebutuhan untuk mengakselerasi pembangunan, sekaligus menjawab dinamika dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga berkomitmen untuk menjaga keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021–2026.
Menjawab Fraksi Bintang Demokrat Karya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan kesepakatannya bahwa pembahasan prioritas belanja dan anggaran harus dilakukan secara serius, transparan, serta melalui analisis mendalam. Hal ini bertujuan agar Perda Perubahan APBD 2025 nantinya memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Terakhir, atas pandangan dari Fraksi Amanat Perindo Persatuan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti permasalahan pelayanan penyeberangan Ro-Ro, percepatan serapan anggaran bantuan partai politik, serta realisasi kegiatan prioritas dan stimulus ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bengkalis optimis bahwa langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada akhir tahun 2025.
Dengan penyampaian seluruh jawaban Pemerintah Kabupaten Bengkalis atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD, diharapkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD akan terus terjalin erat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju, sejahtera, dan unggul di Indonesia.
