Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis menekankan urgensi percepatan pembangunan Kompleks Pergudangan Perum Bulog di wilayah daratan Bengkalis. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan antara Komisi II dengan perwakilan Bulog, BPKAD, Dinas Ketahanan Pangan (DKP), dan Bappeda. Pembangunan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan daerah dan mempercepat distribusi beras kepada masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II juga menyoroti tindak lanjut dari nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Bulog Pusat yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Sekretaris Komisi II DPRD Bengkalis, Rindra Wardana, yang dikenal dengan sapaan Iyan Kancil, secara khusus meminta Bulog untuk memberikan penjelasan detail mengenai progres pembangunan gudang serta implementasi dari kesepakatan yang telah dibuat dengan Pemkab Bengkalis.
“Kami ingin mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan pembangunan Kompleks Gudang Bulog dan sejauh mana tindak lanjut dari kesepakatan dengan Pemerintah Daerah. Termasuk koordinasi yang telah dilakukan dengan Bulog Pusat. Hal ini sangat penting mengingat urgensi pembangunan gudang ini bagi Kabupaten Bengkalis,” ujar Rindra dengan tegas.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Susi, menjelaskan bahwa pembangunan gudang Bulog ini telah direncanakan sejak setahun lalu, namun hingga saat ini belum terealisasi.
“Gudang Bulog memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas harga pangan, terutama beras SPHP. Saat ini, Bengkalis memiliki tiga gudang yang berlokasi di Bengkalis, Dumai, dan Siak. Namun, cakupan wilayah kerja gudang Dumai yang luas menyebabkan distribusi beras menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, kami sangat mendorong pembangunan gudang baru di daratan Bengkalis,” jelas Susi.
Susi menambahkan bahwa Pemkab Bengkalis telah mengirimkan surat kepada Bulog pada Juni tahun lalu untuk mengusulkan pembangunan gudang tersebut. Usulan ini kemudian ditindaklanjuti dengan MoU bersama Bulog Pusat yang merencanakan lokasi pembangunan di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan. Namun, setelah survei dilakukan oleh Bulog Wilayah Riau, belum ada tindak lanjut lebih lanjut dari pihak pusat.
“Bupati juga telah mengirimkan surat kembali pada Juni 2025 untuk meminta studi kelayakan, tetapi hingga saat ini belum ada respons,” tambahnya.
Pimpinan Cabang Bulog Bengkalis, Zairi Yuriyadi, mengakui bahwa pembangunan gudang di wilayah daratan Bengkalis sangat mendesak, mengingat peran Bulog sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas ketahanan pangan.
“Secara prinsip, MoU tersebut masih berlaku. Awalnya, pusat menilai bahwa gudang di Dumai sudah mencukupi. Namun, karena jarak yang cukup jauh, usulan pembangunan di Bengkalis tetap menjadi pertimbangan. Kami sangat mengapresiasi inisiatif DPRD yang mendorong audiensi ke pusat,” kata Zairi.
Sekretaris Komisi II menanggapi hal ini dengan serius, menekankan bahwa masalah ini menyangkut kepentingan masyarakat luas dan perlu disampaikan secara langsung agar ada keputusan yang jelas.
Anggota Komisi II, Laurensius Tampubolon, juga menegaskan pentingnya percepatan pembangunan.
“Bulog Bengkalis harus terus menjalin komunikasi dengan pusat agar ada keputusan yang jelas. Kami berharap pembangunan ini dapat segera dimulai,” ujarnya.
Wakil Ketua III DPRD Bengkalis, H. Misno, menyoroti rencana pemerintah pusat untuk membangun tambahan 100 gudang Bulog di seluruh Indonesia.
“Bulog dan dinas terkait harus menyiapkan seluruh dokumen administrasi yang diperlukan agar Bengkalis dapat menjadi prioritas dalam pembangunan gudang baru tersebut,” tegasnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi II lainnya, Hendra, ST, menambahkan bahwa tahapan MoU telah diselesaikan oleh Pemkab Bengkalis.
“Oleh karena itu, Bulog harus aktif mencari informasi ke pusat. Gudang di daratan Bengkalis sangat dibutuhkan dan wajib diwujudkan. Lokasinya pun harus mudah dijangkau oleh masyarakat,” ujarnya.(Mil)
