Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PELALAWAN (pekanbarupos.co)–Pagi itu langit di atas Pekanbaru masih berkabut. Udara yang biasanya membawa aroma sawit dan tanah basah serta asap pabrik juga knalpot kendaraan kini diselimuti rasa murung.
Di warung kopi dekat Masjid Agung, pembicaraan orang-orang berhenti sejenak saat layar televisi menyiarkan berita: Gubernur Riau, Abdul Wahid, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Suara jangkar berita terdengar dingin. Namun di hati banyak orang, berita itu terasa panas menyesakkan dada dan mengguncang nurani.
“Wahid itu anak kampung kami,” ucap seorang lelaki paruh baya di Mandah, Indragiri Hilir. Ia menatap kosong ke arah sungai, seolah menembus waktu ketika Wahid muda, sebelum panggilan politik membawanya ke puncak kekuasaan.
“Dulu dia menjale, mengempang, bantu orang tua di kebun nio. Kami bangga waktu dia naik. Tapi sekarang… begini nasibnya.”
Bagi masyarakat di kampung halamannya, Abdul Wahid bukan hanya pejabat. Ia simbol harapan. Seorang Putra Melayu yang menembus dinding birokrasi Jakarta dengan cara sederhana —dari rakyat, untuk rakyat. Ia dikenal santun, lugas, dan berani bicara. Tapi seperti kata pepatah Melayu, di mana ada padi, di situ rumput tumbuh sama tinggi, di mana ada kuasa, di situ pula ujian datang tak terduga.
Kini ujian itu datang dalam rupa penangkapan.
“Kapan Akan Jernih?”
Suara seorang ibu rumah tangga menyela keheningan.
“Kapan akan jernih, kalau kusut di atas masih berantem dalam diam, tau-tau meledak, hancur?” katanya pelan. “Masyarakat dibuat bingung. Kami ini hidup susah, mikir mau bayar ini itu, sedangkan di atas saling serang. Kapan lagi sempat pimpinan memikirkan kami kalau begini terus?”
Di tengah hiruk pikuk politik, suara seperti itu sering tenggelam. Padahal di situlah suara hati masyarakat kecil yang sebenarnya, ingin pemimpinnya tenang, jernih, berpihak pada rakyat bukan pada ego.
“Dulu waktu mau naik, selalu berdua, serasi. Kenapa setelah naik jadi begini?” lanjut si ibu. “Tolonglah, siapa pun nanti jadi pemimpin, tolong berpikir jernih. Amanah itu niat awalnya untuk memimpin, bukan untuk unjuk kuasa. Ego dikurangkanlah demi anak cucu kita,”ungkapnya.
Kalimat sederhana, tapi menggugah. Karena rakyat yang kehilangan kepercayaan bukan hanya kehilangan figur, tapi juga kehilangan harapan.
Narasi yang Menyakitkan
Hari-hari setelah penetapan tersangka, media nasional seakan berlomba-lomba menjadikan “Riau” sebagai kata kunci.
Headline besar: “Gubernur Riau Ditangkap KPK”,
“Provinsi Terkorup”,
“Lagi-lagi Riau dan Korupsi.”
Seolah setiap kali ada kasus di Riau, seluruh negeri boleh menertawakannya.
“Riau = korupsi, Pemimpin Riau = pasti bersalah.”
Aswira, warga asal Mandah yang tinggal di Pekanbaru, menyuarakan kegelisahan itu dengan tegas.
“Yang lebih menyakitkan bukan cuma penangkapannya,” katanya, “tapi bagaimana narasi media dibentuk. Seolah semua keburukan itu bersarang di Riau.”
Ia menghela napas. “Padahal korupsi terjadi di seluruh Indonesia. Tapi kalau yang kena Riau, judulnya keras, liputannya masif, seolah seluruh masyarakat ikut kotor.”
Ia menambahkan, “Kalau daerah lain bermasalah, narasinya lembut ‘oknum’, ‘masih diselidiki’. Tapi Riau? Langsung digeneralisir. Orang luar nonton berita, yang rusak bukan nama oknum, tapi nama Riau. Nama marwah Melayu yang jadi taruhannya.”
Putra Melayu yang Bersikap Keras pada Ketimpangan
Bagi mereka yang mengikuti kiprah Abdul Wahid, tahu bahwa ia bukan sekadar pejabat administratif. Ia kerap berdiri di posisi sulit, antara idealisme daerah dan tekanan pusat.
Ia pernah lantang berbicara soal ketimpangan pengelolaan sumber daya alam Riau. Tentang bagaimana minyak, gas, dan hasil bumi yang melimpah tak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Ia juga pernah menggagas agar Riau diberi status “Daerah Istimewa” seperti Yogyakarta bukan karena ambisi, tapi karena keadilan.
Pernyataannya yang paling mengguncang datang di suatu forum:
“Apakah kami harus teriak ‘Riau Merdeka’ dulu baru didengar pemerintah pusat?”
Kalimat yang menohok, tapi jujur. Itu bukan ajakan memisah, melainkan jeritan dari hati rakyat yang merasa diabaikan.
Kini, ketika ia dijerat kasus “pemerasan”, sebagian orang justru bertanya-tanya, apakah ini benar murni penegakan hukum, ataukah ada yang lebih besar di balik layar?
Seorang akademisi di Pekanbaru berkomentar singkat:
“Kadang hukum bekerja, tapi kadang hukum dipakai untuk bekerja.”
Pernyataan itu menggema di ruang maya, karena terasa begitu relevan di negeri di mana kekuasaan dan hukum kerap berdansa di panggung yang sama.
Tidak Menutup Mata, Tapi Tidak Membutakan Hati
Masyarakat Riau tidak menolak penegakan hukum. Mereka justru menuntut agar hukum dijalankan dengan adil tanpa tebang pilih, tanpa framing, tanpa menjatuhkan harga diri daerah.
“Kalau memang salah, biarlah dibuktikan di pengadilan. Tapi jangan rusak nama Riau,” kata masyarakat Melayu Indragiri Hilir di Pekanbaru .
Ia menatap jauh, menahan getir. “Kami ini orang Melayu, tahu malu, tahu marwah. Kalau saudara kami kena musibah, kami turut sakit. Tapi kami takkan berhenti bersyukur atas nikmat yang Allah beri,”ujarnya.
Katanya lagi, “Kalau bukan karena pendahulu kita seperti Pak Rusli Zainal, mungkin kita masih menjale, mengayak sagu di kampung. Apa pun kekurangan mereka, ada juga jasa yang harus diingat,”ajaknya mengenang jasa pemimpin negeri Melayu yang pernah mewarnai daerah mereka.
Itulah bedanya masyarakat yang berbudaya. Mereka tahu menilai dengan adil, tidak menafikan dosa, tapi juga tidak melupakan jasa.
Suara dari Ustaz: Dunia dan Kasih Sayang-Nya
Di tengah riuh politik dan komentar sarkastik, seorang tokoh agama, Ustadz Zulkarnain, menulis nasihat lembut yang diteruskan di WAG warga Mandah di Pekanbaru.
“Tiada satu pun kejadian, kecuali semuanya bukti kasih sayang Allah bagi yang mau mengambil pelajaran. Dunia panggung sandiwara, pemimpin dan rakyat sama-sama diuji. Pandai-pandailah berkawan dengan dunia, karena dia jahat jika kita tergoda.
Jadikan saja dia mitra menuju yang baqa, in syaa Allah bahagia menyertai kita.”
Nasihat itu ia tutup dengan bait yang menyentuh: “Ku lantunkan untuk adinda Abdul Wahid, ada Allah membersamai-mu, menyibak dunia yang begitu pahit.”
Kalimat itu menyapu lembut hati banyak orang. Bahwa di balik politik yang keras, masih ada ruang untuk doa. Bahwa meski manusia jatuh, kasih sayang Allah tak pernah berhenti mengangkat.
Antara Hukum dan Kemanusiaan
Kini Abdul Wahid mungkin sedang duduk di ruang pemeriksaan, menanti nasib yang belum pasti. Tapi di luar sana, di tanah tempat ia lahir dan dibesarkan, orang-orang yang dulu memilihnya masih berdoa dalam diam.
Mereka sadar, hukum harus berjalan. Tapi mereka juga tahu, keadilan bukan sekadar pasal dan dakwaan ia adalah rasa, nurani, dan keseimbangan.
Mereka berharap, jangan sampai hukum dijadikan alat untuk membungkam suara daerah yang kritis. Jangan sampai politik menginjak harga diri rakyat yang ingin sejahtera di tanah sendiri.
Dan di tengah semua itu, Riau kembali memantulkan bayangan dirinya provinsi yang kaya, tapi terus berjuang mencari jernih di air yang keruh.
Dari Hati Rakyat Riau. Mungkin, sebagaimana kata pepatah lama:
“Jika kaca retak, jangan disangka hilang cerminnya; mungkin ia hanya menunggu waktu untuk dipoles kembali.”
Abdul Wahid boleh jadi telah retak di mata publik. Tapi sejarah belum selesai menulis tentangnya. Apakah ia akan tenggelam dalam gelap, atau justru bangkit dari ujian hanya waktu dan takdir yang tahu.
Namun bagi rakyat kecil di Mandah juga di Riau umumnya, yang mengenal dia bukan dari baliho tapi dari masa kecilnya di tepian sungai, mereka hanya tahu satu hal.
“Kalau dia bersalah, semoga Allah ampunkan. Kalau dia dizalimi, semoga Allah menegakkan kebenaran. Tapi apa pun itu, dia tetap anak Riau, anak Melayu yang pernah berjuang untuk marwah negerinya.”
Dan malam itu, di bawah langit Riau yang muram, suara azan Isya menggema dari surau kecil. Seorang lelaki tua menatap bulan dan berbisik,
“Semoga yang kusut dijernihkan, yang jatuh diangkat, dan semoga negeri ini belajar dari setiap luka yang datang.”(amr)
