Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co)– Mengantisipasi dampak krisis energi global akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, Gubernur Riau, SF Hariyanto, mulai menata pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penggunaan fasilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.
Kebijakan tersebut diwujudkan melalui penerapan program Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat, sekaligus pembatasan penggunaan fasilitas negara seperti listrik dan kendaraan dinas selama periode tersebut.
Program ini disampaikan SF Hariyanto saat apel pagi dan halal bihalal Idulfitri 1447 H/2026, Senin (30/3/2026), di halaman Kantor Gubernur Riau.
Ia menegaskan, kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menekan biaya operasional, khususnya konsumsi listrik dan penggunaan fasilitas kantor.
“Dengan kebijakan ini tentu akan ada efisiensi dalam pengeluaran operasional. Untuk pelaksanaannya, saya minta Sekda bersama Satpol PP melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan,” ujarnya.
Tak hanya saat WFA, upaya penghematan energi juga diberlakukan pada hari kerja. ASN diimbau membatasi penggunaan pendingin ruangan, terutama pada pagi hari.
“Senin sampai Kamis, kalau pagi sebaiknya AC tidak langsung dihidupkan. Gunakan seperlunya, dan dinyalakan saat suhu sudah meningkat,” jelasnya.
Di sektor transportasi, penggunaan kendaraan dinas juga menjadi perhatian serius. ASN diminta tidak menggunakan kendaraan dinas pada akhir pekan, serta mulai beralih ke kendaraan listrik sebagai bagian dari efisiensi energi.
“Kendaraan dinas pada Jumat hingga Minggu sebaiknya tidak digunakan dan tetap standby. Kita dorong penggunaan kendaraan listrik,” tegasnya.
Meski demikian, Pemprov Riau masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait implementasi penuh kebijakan WFA. Namun, program ini direncanakan mulai diberlakukan pada April 2026.
SF Hariyanto menambahkan, kebijakan ini menjadi penting mengingat tekanan global yang berdampak pada lonjakan harga minyak dunia, dari sebelumnya sekitar 70 dolar AS per barel menjadi di atas 100 dolar AS per barel.
“Kita harus waspada dan melakukan langkah antisipasi. Saatnya mengencangkan ikat pinggang,” katanya.
Ia juga meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Riau untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan tersebut.
“Evaluasi harus dilakukan. Jika hasilnya baik, ke depan bisa kita tingkatkan lagi,” tutupnya. (dre)
