Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU – Kerusakan infrastruktur jalan, persoalan banjir, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi keluhan paling dominan yang diterima Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, dari masyarakat.
Aspirasi tersebut dihimpun saat pelaksanaan reses tahun anggaran 2025/2026 di sejumlah kecamatan, di antaranya Bukit Raya dan Marpoyan Damai. Menurut Azwendi, tiga persoalan ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan program kerja tahun 2026.
“Dari kegiatan reses yang kita lakukan, keluhan terkait jalan rusak dan banjir masih sangat tinggi. Ini menjadi atensi serius dan akan kita dorong sebagai program prioritas,” ujarnya.
Ia menegaskan, infrastruktur jalan merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Kota Pekanbaru agar perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.
Meski demikian, Azwendi tetap mengapresiasi langkah Pemko Pekanbaru yang dinilai terus menggesa perbaikan jalan. “Kita juga melihat sudah banyak ruas jalan yang diperbaiki dan kondisinya semakin baik,” tambahnya.
Terkait banjir, ia menilai persoalan utama terletak pada sistem drainase yang belum optimal. DPRD, kata dia, akan mendorong solusi konkret agar aliran air dapat berjalan lancar dan mengurangi genangan di lingkungan warga.
“Banjir ini masih jadi perhatian khusus. Kita dorong perbaikan drainase agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Apalagi, Pemko juga sudah memiliki program penanganan yang akan dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Sementara itu, untuk program MBG yang dinilai belum berjalan maksimal, Azwendi memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi dan koordinasi dengan pelaksana di lapangan.
Sesuai laporan yang di terima, anak-anak tidak mau makan menu MBG karena ada yang tercium tidak enak atau bau, jorok dan beberapa hal lain.
Laporan ini disampaikan lansung oleh wali murid dan juga majelis guru. Untuk itu perlu penekanan pentingnya menjaga kualitas makanan serta kesiapan dapur penyedia.
“Kita tidak ingin program ini berjalan asal-asalan. Harus sesuai standar. Ini sesuai dengan semangat dan atensi presiden jika makanan yang diberikan untuk anak-anak ini harus layak dan baik dari sisi gizi, kebersihan, hingga proses pengolahan,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD Pekanbaru juga berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur MBG. Pengawasan akan mencakup kualitas makanan, kebersihan dapur, tenaga pengelola, hingga pengelolaan limbah.
“Kita akan cek semua aspek, mulai dari menu, tenaga, kebersihan hingga limbah yang dihasilkan. Ini penting agar program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(dre)
