Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co) – Sorotan terhadap pengelolaan parkir di Pekanbaru kian menguat. Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pekanbaru mendesak Pemerintah Kota (Pemko) mengambil alih penuh pengelolaan parkir dari pihak ketiga.
Desakan ini muncul setelah KNPI menilai kontribusi sektor parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) jauh dari potensi riil di lapangan.
Bahkan, ada indikasi kuat terjadinya kebocoran dalam sistem yang selama ini berjalan.
Komisi Bidang Politik KNPI Kota Pekanbaru, Yogi Deviano, menegaskan bahwa pola pengelolaan saat ini tidak memberikan dampak signifikan bagi kas daerah.
“Potensi parkir di Pekanbaru ini besar, tapi yang masuk ke PAD sangat kecil. Ini tidak masuk akal dan patut dievaluasi serius,” tegas Yogi, Rabu (22/4).
Berdasarkan kajian internal KNPI serta laporan kader di tingkat kecamatan, setoran retribusi parkir dinilai tidak sebanding dengan aktivitas di lapangan.
Di sejumlah titik strategis mulai dari pusat kota, kawasan niaga, hingga pujasera perputaran uang parkir disebut mencapai jutaan rupiah per hari.
Namun, angka tersebut tidak tercermin dalam pemasukan daerah.
“Kalau satu titik saja bisa menghasilkan jutaan per hari, ke mana larinya uang itu? Ini yang harus dibuka secara terang. Jangan sampai uang rakyat hilang di jalan,” ujarnya.
Tak hanya soal potensi PAD yang diduga bocor, KNPI juga menyoroti kondisi juru parkir (jukir) yang dinilai berada dalam tekanan. Yogi mengungkap adanya praktik target setoran yang membebani petugas di lapangan.
“Ada jukir yang dipaksa mengejar setoran. Ini tidak sehat. Sistem seperti ini merugikan petugas dan masyarakat,” ungkapnya.
KNPI menilai, keterlibatan pihak ketiga justru membuat Pemko kehilangan kendali, baik dalam penetapan tarif, pengawasan operasional, maupun transparansi keuangan.
Sebagai solusi, KNPI mendorong agar pengelolaan parkir dikembalikan ke Pemko melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sistem ini dinilai lebih akuntabel dan mampu menekan kebocoran.
“Kalau dikelola langsung, petugas direkrut resmi, pakai seragam, sistem pembayaran bisa pakai e-ticket atau QRIS. PAD bisa naik, jukir juga dapat gaji jelas dan perlindungan seperti BPJS,” jelas Yogi.
Langkah ini juga diyakini mampu menertibkan praktik parkir liar yang selama ini menjadi keluhan warga. Kehadiran petugas resmi diharapkan menciptakan sistem parkir yang lebih tertib dan transparan.
Lebih jauh, KNPI menyatakan siap mendukung Pemko, termasuk menyediakan sumber daya manusia dari kalangan pemuda untuk menjadi petugas parkir profesional.
“Banyak pemuda siap direkrut. Yang penting sistemnya jelas, PAD meningkat, dan pelayanan ke masyarakat membaik,” katanya.
Di sisi lain, KNPI juga mendesak DPRD Kota Pekanbaru untuk segera memanggil Dinas Perhubungan serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna membuka data realisasi PAD parkir dalam tiga tahun terakhir.
“Ini soal uang rakyat. Kalau memang tidak maksimal, kenapa dipertahankan? Pekanbaru butuh PAD kuat untuk pembangunan,” tutup Yogi.(dre)
