Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PANGKALANKERINCI(pekanbarupos.co)-Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di sejumlah wilayah dikabarkan mendadak terjun bebas hingga menyentuh kisaran Rp2.000 per kilogram. Padahal, sebelumnya harga diatas Rp 3.000/kg.
Kondisi ini membuat para petani sawit panik dan terpukul, karena penurunan harga terjadi secara cepat di tengah tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat.
Anjloknya harga sawit disebut-sebut terjadi setelah pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI beberapa hari lalu terkait rencana pengambilalihan tata kelola CPO oleh BUMN. Meski belum ada penjelasan teknis yang rinci di tingkat lapangan, dampaknya langsung terasa di kalangan petani.
“Dunia seakan terbalik. Petani sawit kena setrum,” ungkap Joe, salah seorang petani asal Desa Segati Langgam dengan nada kecewa, Sabtu (23/5/2026).
Para petani kini berharap Pemerintah Kabupaten Pelalawan segera turun tangan melakukan pengecekan langsung ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Mereka meminta Bupati Pelalawan H Zukri Misran dan Wakil Bupati H Husni Thamrin menelusuri apakah anjloknya harga ini memang murni kondisi nasional atau justru ada dugaan permainan harga oleh oknum tertentu.
Jo, bahkan menyampaikan harapan terbuka kepada Bupati Pelalawan dan Wakil Bupati agar kembali melakukan sidak seperti beberapa tahun lalu.
“Dulu pak Bupati dan Wabup pernah sidak ke PKS, ternyata terbongkar kalau harga dimainkan pabrikan, bukan harga nasional. Kami mohon Pak Bupati dan Pak Wabup bantu kami,” ungkap Jo juga disampaikan lewat pesannya yang kini ramai diperbincangkan di media sosial dan grup percakapan masyarakat.
Petani menilai, jika harga terus berada di level rendah, maka kondisi ini akan sangat memberatkan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari kebun sawit. Mereka berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat agar harga kembali stabil dan tidak merugikan petani.
Di sisi lain, masyarakat juga meminta adanya transparansi penetapan harga TBS di tingkat pabrik agar tidak muncul kecurigaan adanya permainan oleh para “cukong” atau pihak tertentu yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan petani.
“Alih-alih belum ada petunjuk teknis dari pemerintah harga langsung melorot. Pemerintah harus menyampaikan kondisi ril. Makanya kami berharap ditingkat daerah Pak Bupati dan Wabup langsung cek di pabrik,”pungkas Jo.(amr)
