Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
INHU (pekanbarupos.co) – Kendati pemerintah provinsi Riau melayangkan surat himbauan kepada seluruh Pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Inhu untuk tidak berspekulasi memainkan harga tandan buah segar (TBS) sawit, sepertinya hlimbauan itu belum jitu mendorong kenaikan harga TBS.
Faktanya, hari ini Senin (25/5/26) di wilayah kecamatan Rengat Barat harga TBS swadaya ditingkat pengepul hanya dikisaran Rp.2.000 – 2.100 per kilogram.
Harga ini mendadak terjun bebas dari harga sebelumnya dikisaran Rp.3.040 – 3.100 per kilogram setelah pemerintah mewacanakan akan ambil alih penjualan eksport SDA termasuk CPO oleh BUMN. Sepertinya himbauan Pemkab Inhu itu ngak ngaruh, faktanya harga sawit hari ini masih 2.050 per kilogram,” sesal petani sawit swadaya Budi, di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat, Senin (25/6).
Harga TBS Rp.2.050/Kg, katanya, masih dipotong upah panen dan biaya perawatan kebun hingga 50% sehingga pendapatan petani sawit swadaya hanya dikisaran Rp.2,5 juta setiap bulan untuk luasan 2 hektar kebun. Selain harga TBS swadaya, harga brondolan turut terjun bebas dari harga sebelumnya Rp.4.200/Kg menjadi Rp.2.500/Kg.
Anehnya, kata Budi, harga Pestisida hingga Pupuk justru merangkak naik. “Dulu KCL Mahkota masih 350 ribu per zak, sekarang naik sekitar 30% jadi 460ribu per zak 50Kg,” keluh petani lima orang anak ini di Pematang Reba.
Budi kuatir, terjun bebas harga TBS akan mempengaruhi perekonomian masyarakat khususnya petani swadaya. Sebab, selain harga Pestisida dan pupuk kimia merangkak naik, sebagian harga sembako dan lauk pauk ikut naik. “Harga lauk pauk dan telor itu merangkak naikan setelah ada dapur MBG,” paparnya.
Parahnya lagi, kata Budi, harga TBS mendadak terjun bebas tepat pada saat pembiayaan orang tua dipuncak pembiayaan terbesar akibat memasuki tahun ajaran baru pendidikan. “Jangankan untuk bayaran cicilan ke Perbankan, untuk persiapan pembiayaan anak sekolah saja kami sudah pusing,”
Budi berharap, dalam waktu singkat Pemerintah harus peka dan responsif terhadap keluh masyarakat. “Pak Presiden, Pak Gubernur dan Pak Bupati, tolong dengarkan keluhan rakyatmu, kami bukan mau kaya, tapi setidaknya bisa sejahtera dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak,” harapnya.
Seperti diketahui, Pemprov Riau melalui Dinas Perkebunan melayangkan surat himbauan tentang Langkah Antisipatif Menjaga Stabilitas Harga TBS dan Kondusifitas Daerah Pasca Kebijakan Tata Kelola Ekspor SDA, Sabtu (23/5) kemaren.
Surat itu ditujukan kepada Kadis Perkebunan, Peternakan dan Perikanan se Riau dan kepada seluruh puluhan pimpinan perusahaan di Riau.
Dikutip dari surat imbauan, Pemprov Riau mencermati adanya reaksi pasar berupa penurunan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat pekebun secara signifikan sementara harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang menjadi dasar penetapan harga pembelian TBS hanya turun sedikit dan tidak signifikan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas daerah. (San)
