Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co) — Pemilu tidak boleh dipandang sebatas ritual mencoblos di bilik suara dan menghitung hasil pemungutan suara di TPS. Lebih dari itu, pemilu merupakan proses penting dalam membangun pondasi kedaulatan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru, Raga Perwira, saat membuka kegiatan Bedah Buku Seri II karya Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si., secara Daring di Aula KPU Pekanbaru, Kamis (27/8/2026).
Bedah buku mengangkat tema “Penguatan Pendidikan Pemilih dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu di Indonesia” ini. diikuti KPU Provinsi Riau, KPU kabupaten/kota se-Riau, penggiat pemilu, partai politik, mahasiswa, organisasi masyarakat, akademisi, insan pers serta masyarakat umum.
Hadir sebagai narasumber langsung penulis buku, Prof. Dr. Muhammad, SIP., M.Si., yang juga menjabat Ketua Bawaslu RI serta Ketua KPU Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, serta sejumlah panelis dan moderator.
Raga Perwira menegaskan, kualitas pemilu sangat menentukan kuat atau tidaknya pondasi kedaulatan rakyat.
“Pemilu bukan hanya sekadar ritual dua dimensi antara mencoblos di bilik suara kemudian melakukan penghitungan suara di TPS. Lebih dari itu, pemilu adalah proses membangun pondasi kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang menentukan kualitas pemilu adalah kualitas pemilih. Karena itu, diperlukan strategi pendidikan pemilih yang mampu mengubah masyarakat dari sekadar pemilih pasif menjadi pemilih yang aktif dan partisipatif.
Ia menilai buku karya Prof. Dr. Muhammad menjadi momentum penting untuk memperkuat upaya tersebut. Buku itu dinilai menawarkan strategi operasional sekaligus evaluasi mengenai bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu.
“Partisipasi pemilih bukan hanya kesadaran untuk hadir di TPS, tetapi bagaimana pemilih hadir dan berpartisipasi sepanjang seluruh tahapan pemilu,” katanya.
Raga berharap diskusi tersebut mampu melahirkan gagasan baru dalam memperkuat demokrasi elektoral di Indonesia.
“Kita semua sangat beruntung hari ini karena selain mendengarkan langsung pemikiran yang tertuang dalam buku dari sang penulis, kita juga mendapatkan pemikiran kritis dan perspektif tajam dari para panelis,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Riau Rusidi Rusdan menilai pendidikan pemilih merupakan kewajiban yang harus terus diperkuat oleh penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.
Ia menyoroti tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Riau yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah. Pada Pilkada Riau 2018, partisipasi pemilih tercatat 58,02 persen. Angka tersebut hanya meningkat menjadi 59,43 persen pada Pilkada 2024.
Kondisi lebih rendah terjadi di Kota Pekanbaru. Pada Pilkada 2024, tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 45 persen.
“Saya tidak merasa malu untuk mengatakan bahwa ini merupakan angka terendah di Provinsi Riau. Berangkat dari kondisi tersebut, berbicara tentang peningkatan partisipasi dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemilu, membedah buku Prof. Muhammad ini merupakan momentum yang tepat,” kata Rusidi.
Menurutnya, buku tersebut relevan bagi penyelenggara pemilu karena membahas strategi pendidikan pemilih secara berkesinambungan yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan partisipasi masyarakat.
Ia juga menilai pendidikan pemilih tidak dapat dilepaskan dari peran partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
“Peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat selalu berkelindan dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh teman-teman partai politik,” ujarnya.
Rusidi menyebut pembahasan dalam buku tersebut cukup aplikatif dan relevan dengan kondisi demokrasi saat ini.
“Menurut saya, buku ini sangat penting dimiliki dan dibaca oleh penyelenggara pemilu. Pembahasannya kekinian dan aplikatif,” pungkasnya.(dre)
