Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
Dari Tunda Bayar Hingga Berdampak ke Program UHC dan Pendidikan
PEKANBARU (pekanbarupos.co)-Defisit anggaran yang terjadi di Pemprov Riau tahun 2024, kini menjadi sorotan serius kalangan legislator. Tak tanggung-tanggung, defisit anggarannya sangat fantastis mencapai angka Rp1,3 triliun.
Wakil rakyat di DPRD Provinsi Riau menilai, penyebab terjadi defisit anggaran karena tata kelola keuangan yang dilakukan, tanpa perencanaan matang dan terkesan main hantam kromo.
Hal ini diakui Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H Parisman Ihwan SE MM, Jumat (8/11/2024). Politisi Golkar Dapil Kota Pekanbaru ini menjelaskan, bahwa defisit anggaran seperti ini, baru pertama kali terjadi di Provinsi Riau. Tentunya ini memalukan dan menjadikan ini rapor buruk bagi pemerintahan.
“Sungguh miris bagi kami, ketika Komisi 3 yang dipimpin Edi Basri berkonsultasi dengan Bapenda dan TPAD kemarin, menemukan defisit anggaran tahun 2024 sebesar Rp 1,3 triliun atau paling bisa ditekan di angka Rp 950 miliar,” sebut Parisman.
Diakuinya, bahwa penyebab utama defisit ini, karena pengelola keuangan tahun 2024 yang tidak becus. Sehingga anggaran yang diprediksi masuk dan dipakai untuk belanja tahun 2024, ternyata tidak sama dengan angka yang dicanangkan.
Sebagai contoh, yang direncanakan Rp500 miliar, ternyata tak masuk dari Silpa. Begitu juga dengan sisa tender. Jadi banyak hal-hal yang dianggarkan tahun 2023 lalu, kemudian diprediksi di APBD 2024, tak sesuai dengan angka yang dicanangkan tersebut.
Terkait kondisi ini, politisi senior ini meminta agar BPK melakukan audit setelah habis tahun berjalan. Sebab, akibat defisit ini berdampak akan banyaknya kegiatan tunda bayar, plus akan banyak beberapa program yang mungkin tidak bisa terlaksanakan.
“Yang paling kentara program yang tak bisa terlaksana yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti program pendidikan, kesehatan. Karena banyak kami lihat itu belanja di infrastruktur,” terangnya.
Lalu, bagaimana dengan program UHC yang sangat ditunggu masyarakat?
“Untuk UHC, itu kan sharring budget antara provinsi dengan kabupaten/kota termasuk Kota Pekanbaru. 55 persen provinsi 45 pesen kabupaten/kota. Sepertinya keduanya anggaran itu tidak berjalan hingga akhir tahun. Ini sepertinya (kalau melihat defisit anggaran),” tambah Parisman.
Ke depan, lanjut Parisman, Pemprov Riau diharapkan meningkatnya pendapatan sebanyak-banyaknya lagi, untuk menutupi defisit anggaran sekarang.
Sekadar diketahui, prediksi pendapatan yang diproyeksikan pada APBD 2025 sekitar Rp 9,8 triliun, yang lebih rendah dari target awal sebesar Rp10 triliun.(yan)
