Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) telah menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati Rohil tahun 2024, untuk itu mereka langsung melakukan rapat kerja, Senin (14/4/25).
LKPJ disampaikan oleh Bupati Rohil H Bistamam yang diwakilkan Wakil Bupati Rohil Jhony Charles BBA MBA dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ilhami, Wakil Ketua I DPRD Maston dan Wakil Ketua III Basiran Nur Efendi. Turut hadir mendampingi wakil bupati Sekda Rohil Fauzi Efrizal, serta Kepala OPD, para Asisten.
Dikatakan Ketua DPRD Rohil, Ilhami STr Keb bahwa setiap penggunaan anggaran belanja daerah harus dilengkapi dengan laporan keuangan oleh pengguna anggaran tersebut, untuk itulah kepala daerah melaporkan LKPJ setiap tahunnya.
Dimana, LKPJ tahun 2024 dilaporkan pada tahun berjalan 2025, yang mana menjadi bahan evaluasi bersama DPRD Rohil selaku badan anggaran dan pengawasan akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah atas LKPJ tersebut.
“Ini laporan rutin setiap tahunnya, kepala daerah harus mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran belanja daerah. Dan ini langsung kita lakukan rapat kerja untuk membahasnya,” kata Ilhami.
Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Jhony Charles menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun 2024, sekaligus menyerahkan dokumen tersebut kepada pimpinan DPRD Rokan Hilir. Laporan tersebut mencakup evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.
Menurut Jhony Charles, di tahun 2024, jumlah ASN mencapai 8.795 orang, sementara tenaga PK3 sebanyak 7.240 orang. Tingkat kemiskinan di Rokan Hilir tercatat sebesar 71,98 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya mencapai 70,3, yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sebesar 1,2 persen.
Dari segi pengelolaan keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 87,5 persen, dengan rincian pajak sebesar Rp68 miliar, retribusi Rp3,9 miliar, pengelolaan kekayaan daerah Rp302 miliar, dan pendapatan sah lainnya 78 persen. Dana transfer dari pusat terealisasi 88,2 persen, sementara transfer antar daerah mencapai lebih dari 6,6 persen.
Belanja daerah untuk tahun tersebut mencapai Rp2,38 triliun, meliputi belanja modal Rp389 miliar dan belanja tak terduga sebesar 6,1 persen. Laporan ini juga mencatat surplus anggaran sebesar Rp151 juta atau 9,4 persen.
Jhony Charles menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang. “Tanpa dukungan dari DPRD dan masyarakat Rokan Hilir, kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Rapat ini menjadi ajang evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. (iin)
