Rabu , 29 April 2026
Oplus_131072

Hadiri Kunker Komisi II DPR RI, Bupati: BUMD Harus Jadi Motor Ekonomi Daerah

PEKANBARU (pekanbarupos.co)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus diberi ruang yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis daerah, agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga dirasakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pernyataan tegas itu disampaikan Bupati Pelalawan H Zukri Misran, SM, MM saat menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan BUMD dan bank daerah di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh anggota Komisi II DPR RI Dr. H. M. Taufan Pawe dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi yang mewakili Plt. Gubernur Riau, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan Bank Riau Kepri, serta para kepala daerah se-Provinsi Riau.

Dalam forum itu, Bupati Zukri menekankan bahwa BUMD tidak boleh sekadar menjadi pelengkap dalam struktur pembangunan daerah, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi yang mampu mendorong kemandirian fiskal.

Menurutnya, Kabupaten Pelalawan memiliki potensi besar, terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, yang seharusnya bisa dikelola secara optimal melalui BUMD agar memberikan nilai tambah langsung bagi daerah.

Selain itu, Zukri juga mendorong agar BUMD dapat menjalin kemitraan strategis dengan koperasi dan masyarakat, sehingga tercipta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI, khususnya dalam hal fleksibilitas regulasi, agar BUMD dapat berkembang lebih profesional, adaptif, dan benar-benar menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah.

Sementara itu, Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi dalam arahannya menyampaikan bahwa keberadaan BUMD diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia juga menegaskan pentingnya tata kelola yang profesional dan akuntabel agar BUMD mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah, lanjutnya, juga didorong untuk menangkap peluang strategis dalam pengelolaan sektor unggulan seperti kelapa sawit, guna memperkuat peran daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.amr

About Syaifullah Syaifullah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *