Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Gelombang krisis ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi melanda hebat dan nyaris melumpuhkan seluruh sendi kehidupan di Kabupaten Bengkalis. Dampak paling parah dan menyakitkan dirasakan warga Pulau Rupat, yang kini seolah terisolasi dan terputus aksesnya dari pasokan energi dasar.
Situasi kian memanas tajam, saat Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Bengkalis angkat bicara dan secara tegas mengumumkan akan mengerahkan massa dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, tepat besok, Rabu 13 Mei 2026.
Kondisi pasokan energi di daerah ini sudah mencapai titik nadir, batas ambang keprihatinan tertinggi. Persoalannya bukan sekadar stok yang menipis atau langka, melainkan tumpukan masalah struktural yang membuat akses warga terhadap BBM ibarat mencari jarum di tumpukan jerami,
Sulit, melelahkan, dan memakan waktu. Infrastruktur penyaluran yang sangat minim, ditambah aturan distribusi yang dinilai kaku, tak berperasaan, dan tidak memahami kondisi lapangan, menjadi pemicu utama keterpurukan ekonomi serta kelumpuhan mobilitas masyarakat di wilayah kepulauan ini.
Ketua DPC GMNI Bengkalis, Zulfhan Azmal, menegaskan dengan nada tinggi dan tegas kelangkaan ini bukan lagi sekadar gangguan biasa, melainkan pukulan telak yang menghantam langsung hajat hidup orang banyak. Keluhan sulitnya mendapatkan BBM kini menggema keras di setiap sudut pemukiman, baik di pulau Bengkalis maupun di Pulau Rupat.
“Ini sudah menyangkut urat nadi kehidupan masyarakat. Baik untuk kebutuhan transportasi sehari-hari maupun untuk menopang roda ekonomi warga, semuanya lumpuh dan terhambat parah hanya karena BBM sulit didapat. Rakyat makin terbebani, dan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” tegas Zulfhan.
Lebih tajam lagi, Zulfhan membeberkan akar persoalan yang sesungguhnya ini adalah buah pahit dari kebijakan yang sama sekali tidak memihak realitas di lapangan. Jarak tempuh antar wilayah yang sangat jauh, jumlah SPBU yang sangat terbatas, ditambah penegakan aturan larangan penjualan eceran yang dipaksakan oleh BPH Migas menjadi kombinasi mematikan yang seolah sengaja dipersulit bagi rakyat kecil.
“Aturan itu dibuat dan diterapkan seolah-olah Bengkalis ini wilayah dataran rendah yang padat jalan raya dan aksesnya mudah. Padahal kita wilayah kepulauan, dengan beberapa pulau dan akses sulit, yang sangat butuh fleksibilitas kebijakan. Kebijakan kaku dan buta geografis seperti ini sama saja mematikan akses energi kami, mematikan ekonomi kami,” serangnya.
Ia menegaskan, langkah turun ke jalan besok adalah bentuk protes keras terakhir. “Kami turun ke jalan besok sebagai peringatan keras dan tuntutan nyata ubah kebijakan, berikan solusi konkret, jangan biarkan wilayah kami terisolasi dan mati perlahan karena kelangkaan energi yang sebetulnya bisa dicegah,” tandasnya.
Aksi massa ini dipastikan akan menjadi sorotan utama publik. Ini menjadi bukti nyata betapa berat beban yang kini dipikul masyarakat Bengkalis dan Pulau Rupat, akibat kegagalan sistem penyaluran BBM yang sama sekali tidak mampu beradaptasi dengan karakteristik geografis wilayah kepulauan, serta ketidakpastian aturan terhadap nasib rakyat di daerah terluar.(Mil)
