Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co)– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan kabar terkait penerimaan dana karbon sebesar Rp66,2 miliar dari United Nations Development Programme (UNDP) adalah informasi tidak benar atau hoaks.
Hingga saat ini, Pemprov Riau memastikan belum pernah menerima pembayaran maupun bantuan anggaran dalam bentuk uang dari program Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan, dirinya bahkan telah mengecek langsung ke sejumlah organisasi perangkat daerah terkait isu tersebut.
Namun tidak ada satu pun yang mengetahui adanya aliran dana sebagaimana yang ramai diberitakan.
“Kami saja bingung dapat informasi itu. Saya tanya Kepala DLHK tidak tahu, saya tanya Kepala BPKAD juga tidak tahu. Berita yang menyebut Pemprov Riau menerima bantuan Rp66,2 miliar itu tidak ada sama sekali alias hoaks.
Jadi biar clear dan clean semuanya,” tegas SF Hariyanto, Rabu (20/5/2026).
Pernyataan serupa juga disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah.
Ia menyebut pihaknya telah melakukan konfirmasi langsung kepada UNDP, UNEP dan FAO terkait informasi yang beredar tersebut.
“Hasil konfirmasi kami, pihak UNDP, UNEP dan FAO juga tidak mengetahui angka Rp66,2 miliar itu berasal dari mana dan sumber informasinya dari mana,” ujar Purnama.
Ia menjelaskan, selama ini lembaga-lembaga internasional tersebut tidak pernah menyalurkan bantuan dana langsung kepada pemerintah daerah di Indonesia.
Bentuk dukungan yang diberikan hanya sebatas pendampingan teknis dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Sejak mereka berada di Indonesia, bantuan yang diberikan hanya berupa Technical Assistant dan Capacity Building.
Misalnya membantu pegawai DLHK memahami pemetaan dan berbagai aspek teknis lainnya,” jelasnya.
Purnama juga mengungkapkan, pihak UNDP bahkan mengaku terkejut saat mendengar isu adanya penyaluran dana karbon ke Pemprov Riau.
“Tadi pagi saya bertemu langsung dengan pihak UNDP. Mereka juga kaget mendengar informasi tersebut dan menegaskan tidak pernah menyalurkan bantuan uang kepada pemerintah daerah,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Plt Kepala DLHK Provinsi Riau, M Job Kurniawan mengatakan, saat ini program CARE for Green Riau masih berada pada tahap persiapan atau readiness.
Fokus Pemprov Riau saat ini adalah menyiapkan berbagai dokumen dan arsitektur REDD+ agar dapat terkoneksi dengan mekanisme pasar karbon global.
“Kita hanya dibantu menyiapkan lima dokumen untuk pembiayaan Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau). Bantuan itu berupa pendampingan dari UN-REDD Programme, UNEP dan FAO,” ujarnya.
Menurutnya, dalam tahapan saat ini belum ada pembayaran nilai ekonomi karbon yang diterima Pemprov Riau.
Karena itu, informasi terkait dana Rp66,2 miliar dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.
“Kalau muncul angka Rp66 miliar itu mereka yang tahu dari mana. Karena saat ini masih tahap persiapan.
Pemprov Riau belum menerima pembayaran apapun terkait nilai ekonomi karbon tersebut,” tutupnya.(dre)
