Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PELALAWAN(pekanbarupos.co)-Deru sirine ambulans sore itu tak terdengar seperti isyarat darurat biasa. Bunyinya perlahan melemah, berubah menjadi raungan tak berdaya ketika roda-roda besinya terbenam jauh ke dalam kubangan lumpur pekat.
Di dalam mobil itu, mungkin ada nyawa yang sedang bertaruh waktu, namun di luar, waktu seolah dipaksa berhenti oleh jalanan yang lebih mirip kubangan kerbau.
Itu kejadian beberapa hari lalu. Tapi, inilah realitas pahit yang harus ditelan bulat-bulat oleh warga Desa Ransang, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Puluhan tahun merdeka, namun kemerdekaan untuk menikmati jalan layak seolah menjadi kemewahan yang teramat mahal bagi mereka.
Sore itu menjadi saksi, bagaimana sekelompok warga dengan pakaian seadanya bahkan ada yang mengenakan pakaian adat melayu pasca acara harus turun ke kubangan lumpur, mengorbankan kain dan tenaga demi mendorong mobil ambulans desa yang kandas.
Di tengah situasi pelik tersebut, sebuah mobil hitam terhenti. Asnol Mubarack, seorang anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang kebetulan melintas di daerah pemilihan (dapil)-nya, tidak memilih untuk menutup kaca mobil rapat-rapat.
Menyaksikan pemandangan pilu di depan matanya, ia langsung membuka pintu, melipat celana, dan tanpa ragu menceburkan diri ke dalam lumpur.
Bahu membahu bersama warga, legislator tersebut ikut mendorong ambulans yang terjebak di jalan rusak parah tersebut. Wajahnya memerah menahan beban, sama seperti gurat lelah dan kecewa yang terpancar dari wajah warga yang dibelanya.
”Tolong kami Bapak Bupati. Kami memang sangat kecewa dengan jalan ini,” rintih seorang warga di lokasi dengan tangan gemetar memberikan gestur memohon.
Bukan hanya urusan medis yang terhambat. Warga juga mengeluhkan bagaimana anak-anak sekolah kerap terlantar dan tak bisa menuntut ilmu karena akses jalan yang kerap tak bisa dilalui.
“Anak-anak sekolah terlantar juga tuh, Pak. Jalan ini sudah berpuluh -puluh tahun belum direhab,” lanjut warga lainnya dengan nada pasrah namun penuh harap.
Bersama anggota Komisi II DPRD Pelalawan, warga ikut menunjukkan sejumlah lokasi jalan buruk berlumpur yang terbiar dan sangat menganggu aktivitas masyarakat.
“Saya atas nama masyarakat juga berharap percepatan perbaikan jalan masyarakat ini bang. Kondisi ini sudah puluhan tahun dirasakan masyarakat. Mereka berharap jalan ini sesegera mungkin layak dilewati masyarakat,” kata Asnol Senin (8/6/2026) sambil menyebutkan mobil terjebak lumpur terjadi beberapa hari yang lalu.
Asnol dengan nada tegas dan berapi-api langsung memberikan kritik menohok yang dialamatkan kepada Bupati dan Dinas PUPR Kabupaten Pelalawan.
“Aksi mendorong ambulans ini bukan sekadar insiden murni akibat cuaca, ini adalah manifestasi dari kelalaian pembangunan,”ucapnya tegas.
Suara Asnol bergetar hebat, mewakili jeritan masyarakat Desa Ransang yang sudah jenuh dengan janji-janji manis politik. Bagi mereka, infrastruktur jalan bukan sekadar aspal, melainkan urat nadi kehidupan, pendidikan, dan keselamatan nyawa.
Ia mendesak agar dalam minggu ini sudah harus ada progres nyata di Jalan Ransang. Prosedur birokrasi yang berbelit harus dikesampingkan demi kemanusiaan.
GNPK RI Kritisi Pengunaan Anggaran
Pimpinan Daerah GNPK RI Kabupaten Pelalawan Abdul Murat, S. Ip ikut mengkritisi kejadian mobil kandas dengan penggunaan APBD Kabupaten Pelalawan.
Abdul Murat menyentil dengan keras terkait belanja odal Rp 117 miliar yang menganggur.
Ia menyoroti adanya silpa atau pos anggaran Belanja Modal sebesar Rp117,74 miliar yang tak kunjung digunakan secara maksimal.
”Ada pos belanja modal Rp 117,74 miliar tak kunjung digunakan. Kalau bingung mau bikin kegiatan apa, tu ha… jalan rusak bangun. Jangan dibiarkan,”ketus Abdul Murat dengan nada kecewa.
Tak sampai di situ, Abdul Murat juga mengingatkan adanya pos anggaran “Lain-lain” sebesar Rp256 miliar yang dinilai rawan disalahgunakan jika tidak segera dialokasikan untuk kepentingan darurat rakyat, seperti infrastruktur jalan.
”Pemerintah itu menjalankan perintah rakyat, bukan merintah,”sambungnya sambil menyebutkan semua alokasi anggaran tersebut bisa dipantau langsung oleh masyarakat.
”Pemerintah itu menjalankan perintah rakyat, bukan merintah. Untuk dewan, tegaskan saja! Jangan lagi minta tolong… tegaskan minggu depan harus dibangun,”pungkasnya yang ikut kesal melihat kondisi akses jalan masyarakat bagai kubangan kerbau.(amr)
