Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis secara resmi mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk memasukkan penanganan abrasi pantai, pembangunan pemecah gelombang, peningkatan kualitas jalan provinsi,.
Selain itu, optimalisasi sistem penyediaan air bersih di Bengkalis ke dalam daftar prioritas program pembangunan Tahun Anggaran 2027.
Usulan strategis tersebut disampaikan dalam pertemuan dengar pendapat yang digelar bersama jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.
Anggota Komisi II, Hendra Jeje, menyoroti secara khusus kondisi abrasi yang terjadi di Pulau Bengkalis yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan telah mengancam kawasan permukiman warga serta garis pantai.
“Maka perlu penanganan menyeluruh harus segera dilaksanakan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas dan merugikan,” katanya.
Sementara itu, Zamzami Harun menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap kinerja bangunan pemecah gelombang yang telah dibangun di Pulau Rupat, sebagai acuan perencanaan pembangunan perlindungan pesisir yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.
Wakil Ketua Komisi II, Tairan, turut mendorong keterlibatan pihak perusahaan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (CSR), khususnya untuk mendukung perbaikan akses jalan di kawasan Simpang Intan yang kondisinya sangat mendesak.
Ketua Komisi II, Syafroni Untung, menegaskan bahwa meskipun diakui terdapat keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pihaknya akan terus berjuang memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan tahun depan.
“Kami berharap usulan penanganan abrasi dan peningkatan jalan provinsi di Bengkalis menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga,” ujar Syafroni.
Menanggapi sejumlah usulan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga sekaligus Plt. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman PUPR Provinsi Riau, Heru Rizal, mengakui adanya kendala keterbatasan fiskal yang menyebabkan sejumlah program fisik tahun 2026 harus ditunda pelaksanaannya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan Komisi II DPRD Bengkalis akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan rencana kerja tahun 2027.
Heru juga menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menjajaki kerja sama dengan pihak swasta melalui skema kemitraan dan CSR, guna mempercepat perbaikan jalan-jalan yang kondisinya memburk akibat tingginya aktivitas kendaraan angkutan perusahaan.
Selain isu infrastruktur, pertemuan ini juga membahas pengoptimalan pemanfaatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Dumai–Rokan Hilir–Bengkalis yang hingga saat ini belum berjalan secara maksimal.
Diperlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar manfaat layanan air bersih tersebut dapat segera dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Melalui pertemuan ini, Komisi II DPRD Bengkalis berharap berbagai usulan prioritas tersebut dapat direalisasikan secara bertahap, guna memperkuat konektivitas antarwilayah, menekan dampak kerusakan lingkungan akibat abrasi, serta mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.(Mil)
