Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
DUMAI (pekanbarupos.co)- Stunting masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Pemerintah Indonesia, tak terkecuali di Kota Dumai.
Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mencegah stunting sejak dini. Satu diantaranya kondisi kesehatan ibu hamil.
Saat ini tercatat 239.000 ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK). Kondisi ini tentu menjadi alarm bagi semua pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan stunting.
Tanoto Foundation bersama Pemerintah Kota (Pemko) Dumai terus mendorong penguatan ekosistem pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui kolaborasi lintas sektor.
Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga lembaga filantropi.
Kolaborasi Pemko Dumai dengan Tanoto Foundation diwujudkan dengan menggelar Workshop Pengasuhan dan Stimulasi Dini secara hybrid, di Gedung Sri Bunga Tanjung, Kota Dumai Selasa (8/9/2026).
Mengusung tema “Memperkuat Pengasuhan dan Stimulasi Dini pada 1000 HPK sebagai Fondasi SDM Unggul Kota Dumai Menuju Indonesia Emas 2045”, workshop dibuka secara resmi oleh Wali Kota Dumai yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdako Dumai, Muhammad Yunus.
Yunus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tanoto Foundation atas dukungannya terhadap program tumbuh kembang anak di Kota Dumai. Langkah ini dinilai strategis dalam mempersiapkan generasi penerus menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Pengembangan anak usia dini merupakan isu prioritas strategis yang membutuhkan dorongan dari semua pihak. Melalui workshop ini, kita berharap lahir inovasi dan kreativitas yang dapat dibagikan kepada masyarakat untuk mewujudkan generasi emas di Kota Dumai,” ujar Yunus.
Di sisi lain, Regional Lead Tanoto Foundation, Dendi Satria Utama menjelaskan bahwa dukungan ini diberikan berdasarkan asesmen awal yang menunjukkan komitmen Pemko Dumai dalam RPJMD 2025-2029. Menurutnya, perlu ada penguatan kapasitas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penyelarasan regulasi lokal dengan UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
“Terdapat 31.187 anak usia dini di Kota Dumai. Jika seluruhnya difasilitasi dengan pengasuhan dan stimulasi yang optimal, Kota Dumai akan memetik manfaat besar dari bonus demografi di masa depan,” jelas Dendi.
Kepala Bappeda Kota Dumai, Budhi Hasnul mengutarakan bahwa workshop ini selain bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lintas sektor terkait Pengasuhan dan Stimulasi Dini, juga sebagai pembuka peluang inovasi kebijakan di daerah.
“Melalui kegiatan ini kita dapat mengumpulkan data serta informasi komprehensif terkait Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI),” papar Budhi.
Sesi talk show menghadirkan narasumber berkompeten, di antaranya, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bunda PAUD Kota Dumai Hj Leni Ramaini, Direktur Pusat Kajian SDGs UIR (Tim Ahli), Dr Azharuddin M Amin dan Perwakilan Tanoto Foundation.
Bunda PAUD Kota Dumai, Hj Leni Ramaini menerangkan, pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting maupun gangguan tumbuh kembang pada anak.
“Kita masih mendapati masih ada pernikahan dini. Ada di antaranya menikah di bawah tangan dalam kondisi hamil. Praktek tersebut masih ada di sejumlah kecamatan terutama kecamatan pinggiran Kota Dumai. Pernikahan bukan di usia nikah menjadi penyumbang lahirnya anak stunting,” ungkap Leni yang menilai harus ada upaya bersama agar mencegah praktik itu.
Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat instansi teknis, seperti Dinas Kesehatan, Dinas PPPA, Dinas DPPKB, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, serta Kemenag Kota Dumai. Adapun peserta workshop melibatkan jajaran Bunda PAUD dan TP-PKK tingkat kecamatan/kelurahan, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), organisasi profesi kesehatan (IDAI, IBI, PERSAGI), mitra PAUD (HIMPAUDI, IGTK, IGRA, PP PAUD, Pokja PAUD), KUA, hingga seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Dumai.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini ditargetkan menghasilkan asistensi teknis untuk penyusunan pokok pikiran serta pemuatan Draft Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwako) yang dijadwalkan pada September-Oktober 2026. Apalagi Pemerintah Kota Dumai sudah memiliki komitmen dalam menangani stunting. Wali Kota Dumai sudah membuat Surat Keputusan Wali Kota Dumai No. 322/DPPKB/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Dumai.(yan)
