Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) – Sejak awal Desember 2024 ini, pemerintah daerah Kabupaten Rohil dilanda tuntutan dari para pegawai, PPPK dan honorer.
Hal itu terjadi lantaran, kegiatan proyek yang tampak berjalan namun sebaliknya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) justru diabaikan. Untuk itu, para PNS melakukan demonstrasi mempertanyakan penjelasan.
Devsyah Khan salah satu perwakilan pegawai saat melakukan demonstrasi di depan Kantor BPKAD Rohil mengatakan, bahwa mereka hanya ingin mempertanyakan apa kendala dan persoalan TPP PNS itu tertunda tunda dibayarkan.
“Kami menyuarakan soal TPP ini, mengapa TPP bulan November, Desember, 13 dan 14,” katanya.
Sementara itu, pegawai lainnya Sarwan membeberkan, terkait tuntutan mereka cukup sederhana. Yaitu, ASN meminta dibayarkan TPP sampai Desember plus TPP 13 dan TPP THR, “Full, jangan setengah-setengah kemudian kapan dicairkan, andai tidak bisa dicairkan berikan alasannya,” kata Sarwan.
Yang membuat mereka kecewa tatkala, pejabat berwenang membuat statmen bahwa TPP tidak wajib dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Kendati demikian dijabarkan, bahwa TPP itu justru ditetapkan oleh daerah sendiri sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berdasarkan klausul kemampuan daerah dan ditetapkan oleh Kemendagri. Maka tidak ada alasan atau statmen menyebutkan TPP tidak wajib.
Justru dibalik kemelut tidak adanya kejelasan pembayaran TPP PNS, gaji PPPK dan honorer, malah muncul undangan bimtek di Aceh, sehingga memantik kemarahan para pegawai.
Kemudian juga, pegawai menyinggung banyaknya kegiatan proyek pembangunan semenisasi jalan, normalisasi dan sebagainya tampak dilaksanakan dibalik tidak dibayarkannya TPP ASN serta gaji PPPK dan honorer tersebut.
“Apakah itu urgen atau prioritas, kemudian banyak proyek normalisasi, material bertumpuk di jalan sementara TPP kami tidak jelas. Mana yang lebih prioritas, kami menuntut hak kami, bukan yang lain-lain,” tukas Sarwan kesal.
“Ini melukai hati kami sebagai ASN, proyek jalan sementara TPP kami tidak dibayarkan, sebenarnya mana yang lebih prioritas. Terakhir yang kami ketahui saat ini sedang berproses bulan Oktober sebagian sudah cair, kalau dihitung ada sekitar tiga bulan lagi yang belum,” imbuhnya.
Ditambahkan Fahrurrozi terkait aksi yang mereka lakukan tak lain adalah, ingin mendengar penjelasan dari pihak yang berwenang apa penyebab TPP ini tidak bisa dicairkan. “Ya, kami ingin kejelasan. Kapan dicairkan, itu saja,” tutupnya. (iin)
