Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
RIMBAMELINTANG – Terkait persoalan dugaan pencemaran limbah dan polusi udara yang disebabkan oleh aktifitas operasional pabrik kelapa sawit (PKS) PT Erakarya Mukti Jaya (EMJ), kelompok tani di Mukti Jaya layangkan sejumlah tuntutan.
Tuntutan itu disampaikan Puji Susanto selaku ketua kelompok tani, dihadapan Manajer PT Erakarya Mukti Jaya Putra, Humas Yuhono, Anggota DPRD Rohil Jhoni Simanjuntak, Pihak DLH Carlos Roshan dan Pj Penghulu Mukti Jaya Mukhlis, bahwa dirinya menyebutkan soal luapan air diduga limbah ke lahan sawah petani tersebut telah melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan.
“Kami meminta tolong melalui manager perusahaan dan sudah melakukan beberapa langkah yaitu pergerakan alat berat untuk menanggulangi luapan air diduga limbah itu,” kata Puji.
Dipaparkan Puji, bahwa PT Erakarya Mukti Jaya yang baru beroperasi sekitar enam bulan ini telah menimbulkan banyak keluhan di masyarakat khususnya petani padi. Kendati, sampai saat ini apa yang mereka keluhkan belum terakomodir.
“Ada beberapa hal yang diminta petani belum terealisasi sampai saat ini. Salah satunya tanggul batas antara batas lahan pertanian dengan perusahaan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” ungkap Puji.
Kemudian, lahan petani di sekitar lahan pabrik ini airnya berwarna hitam, maka ketika petani akan melakukan penyemprotan pestisida tentu saja akan berpengaruh tidak baik.
Untuk itu, petani meminta solusi agar dibuatkan sumur bor agar mendapat air bersih. Kemudian itu, jalan sekitar petani agar steril dan tidak terkontaminasi dengan lingkungan pabrik.
Lalu, perusahaan agar tidak menggunakan air di saluran irigasi petani untuk kebutuhan pabrik. Selanjutnya, penanaman pohon pelindung sekitar jalan masuk maupun sekitar pabrik.
“Ini sangat penting saat kemarau padi kami terdampak debu. Kami meminta perusahaan soal cerobong asap pembakaran kalau bisa agak ditinggikan supaya asap yang keluar agar tidak langsung terdampak terhadap tanaman padi,” terangnya.
Ditambahkan Joko, bahwa sejak beroperasinya PKS tersebut petani di sekitar pabrik bertambah pengeluaran untuk proses penanaman dan panen padi. Pasalnya, upah kerja petani harian jadi naik akibat efek bau dari PKS.
“Kami mengharapkan kompensasi kesehatan bagi petani yang terdampak langsung. Karena, upah kerja harian buruh tani jadi naik karena bau tak sedap dari PKS ini,” pungkas Joko. (iin)
