Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
RIMBAMELINTANG (pekanbarupos.co) – Program optimalisasi lahan (OPLA) berupa bantuan benih padi, pupuk dolomit dan pupuk organik di Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau menuai polemik antar Dinas DKPP Rohil dan Pemerintah Kepenghuluan.
Pasalnya, Dinas DKPP Rohil melalui Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) tidak melibatkan Pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu dalam penempatan pendistribusian bantuan OPLA tersebut kepada Gapoktan dan masing-masing Kelompok Tani yang menerima bantuan.
Persolan ini membuat pemerintah Kepenghuluan merasa tidak di ikut sertakan dalam pengembangan program ketahanan pangan sebagaimana asta cita Presiden Republik Indonesia.
Anehnya, berapa banyak jumlah bantuan benih padi, pupuk dolomit dan pupuk organik tidak secara transparan kepada pemerintahan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu dan tidak ada melakukan sosialisasi program tersebut.
Pj Datin Penghulu Teluk Pulau Hulu, Ria Anggreyani SAN.MIP mengatakan, pada hakikatnya, mula awal program OPLA ini sangat di terima baik oleh pemerintah Kepenghuluan dan disambut gembira oleh masyarakat Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu.
Hanya saja, Tambah Datin, saat penyaluran bantuan OPLA pendamping pertanian atau PPL tidak melibatkan atau mengikuti sertakan pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu.
“Pada hari Kamis, (13/3/2025) pemerintah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu telah menyiapkan gudang untuk penyimpanan berupa bibit, pupuk dolomit, dan pupuk organik bantuan OPLA yang ditentukan pemerintahan kepenghuluan agar masyarakat atau anggota kelompok tani penerima bantuan tepat sasaran, tapi tidak di indahkan PPL,” ujarnya.
Datin Penghulu mengaku kesal atas sikap PPL yang tidak mengikuti sertakan pemeirntah Kepenghuluan setempat, sehingga Datin Penghulu dan masyarakat mempertanyakan ada apa gudang penumpukan bantuan OPLA yang ditentukan oleh PPL tersebut ?.
“Sepertinya pendamping dari dinas DKPP Rohil atau PPL tidak mengindahkan permintaan pemerintahan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu. Ini menimbulkan pertanyaan besar ada apa dengan penolakan gudang yang di tentukan dari PPL ini,” ujarnya dengan nada kesal.
Menurut Datin, gudang penumpukan bantuan OPLA yang ditentukan pemeirntah Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu sebagai upaya kepedulian pemerintah Kepenghuluan dalam dunia pertanian, sehingga masyarakat yang menerima bantuan bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
“Selama ini, banyak terjadi petani tidak kebagian bantuan benih dan pupuk bantuan, makanya kita tentukan lokasi gudang penumpukan bantuan OPLA agar lebih mudah pengawasan di lakukan pemerintah Kepenghuluan, sangat kita sayangkan hingga hari Sabtu (15/3/2025) alat-alat bantuan tersebut turun tidak ada pemberitahuan kepada Pemerintahan Kepenghuluan Teluk Pulau Hulu,” pungkasnya. (Zul)
