Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co)- Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengaku sempat pusing dan bingung cari anggaran kemana terkait kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang mengalami defisit Rp1,5 triliun dan tunda bayar kegiatan tahun 2024 sebesar Rp 2,2 triliun lebih.
Bahkan, Abdul Wahid juga menyatakan belum pernah menemukan permasalahan seperti itu di pemerintahan Provinsi Riau yang juga menjadi sejarah bagi Riau.
Namun sayangnya, ungkapan yang dimaksud atau disampaikan Gubri Abdul Wahid tersebut, tidak semua dipahami oleh masyarakat dengan baik dan terus berkembang menjadi informasi yang menimbulkan dilema, simpang siur dan penilaian negatif terhadap pemerintah.
Informasi tersebut itupun menjadi perhatian serius bagi Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto dan angkat bicara jika Informasi defisit anggaran Pemprov Riau sebesar Rp2,2 Triliun itu tidak benar. Yang benarnya itu hanya sebesar Rp132 Miliar.
SF Haryanto mengatakan, jika awalnya ia hanya diam, namun karena semakin meluas dan membingungkan, maka itu ia meluruskan. Sehingga kedepan tidak ada lagi permasalahan informasi.
“Awalnya saya ingin diam saja, ternyata makin kesini simpang siur informasinya makin meluas. Sampai-sampai dibawa ke APH. Jadi soal defisit anggaran yang katanya itu Rp2,2 Triliun itu tidak benar dan data dari mana. Makanya saya perlu luruskan, karena yang benar itu defisir hanya Rp132 miliar, saya punya datanya,” kata SF Haryanto.
Dijelaskan SF Haryanto, terkait soal defisit anggaran ini ada beberapa yang perlu diketahui, poin pertama adalah angka defisit anggaran, defisit anggaran adalah kondisi anggaran dimana jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh.
Target pendapatan senilai Rp11 Triliun, namun hanya realisasi pendapatan Rp9,4 Triliun. Artinya hanya tercapai 85,42 persen realisasinya. Inilah salah satu faktor utamanya. Faktor lainnya adalah angka PI tahun 2024 yang dimasukkan Rp1,6 Triliun yang terbagi 50 persen untuk kabupaten/kota dan 50 persen lagi untuk provinsi atau mencapai Rp736 miliar.
Namun realisasinya hanya Rp200 miliar sangat jauh dari target yang dirancang. Kondisi tersebut dikarenakan PHR yang ditargetkan pencapaian produksi minyak 1 juta barel perhari sehingga memerlukan operasional untuk mendukung inovasi tersebut.
“Untuk salah satu solusi mengenai defisit anggaran kita sudah melakukan efisiensi dari tindaklanjut inpres no 1 tahun 2025. Dimana sudah dilakukan pemotongan anggaran, misalnya perjalan dinas dan anggaran yang tidak efektif, totalnya mencapai Rp386 miliar. Ini kan potensi saving anggaran kita,” terang Mantan Pj Gubernur Riau itu.
Hariyanto menambahkan, saving anggaran lainnya adalah dari penganggaran gaji PPPK dan CPNS yang dianggarkan dari bulan Januari-Desember 2025. Berdasarkan SK Menpan dilakukan pengangkatan CPNS Bulan Juni dan PPPK pada bulan Oktober. Jadi ada tambahan saving anggaran mencapai Rp419 miliar.
“Jika ditotalkan ada hampir Rp800 miliar saving anggaran kita. Ini kan artinya uang kita ada kok,” urainya lagi.
Sedangkan untuk solusi tunda bayar dengan Rp916 miliar sudah diselesaikan dengan pergeseran anggaran untuk kegiatan tahun 2025 pada OPD terkait.
“Untuk solusi ini sudah selesai dilakukan pergeserannya dan insyallah clear dan tidak ada masalah lagi” katanya.
Kemudian untuk tunda salur sudah dianggarkan tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun ini bisa digunakan untuk menyelesaikan tunda salur tahun 2024 ke kabupaten/kota dengan nilai Rp550 miliar dan sisanya Rp740 miliar untuk membayar kewajiban ke kabupaten/kota tahun 2025.
Terkait hal tersebut juga tambah Wagubri sudah dikoordinasikan dengan Gubernur Abdul Wahid. Sebagai tindaklanjutnya akan dilakukan rapat bersama TAPD Pemprov Riau untuk mengclearkan persoalan tersebut.
“Jadi saya sudah koordinasikan dengan Pak Gubernur dan akan dirapatkan bersama TAPD. Jadi clean and clear ya, defisit kita cuma Rp132 miliar. Saya juga sudah minta TAPD memberikan data yang valid dan jangan sepotong-sepotong, biar tidak menjadi informasi yang simpang siur dan menimbulak kegaduhan di publik,” tuturnya.(dre)
