Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
Gubri menggelar pertemuan dengan Satgas Swasembada Pangan Riau dalam rangka akselerasi produksi padi Riau, pada 19 Maret 2025
PEKANBARU (pekanbarupos.co)- Pada tanggal 3 Maret 2024 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merilis data statistik luas panen dan produksi padi di Provinsi Riau 2024 (Angka Tetap) mencapai sebanyak 222,06 ribu ton GKG.
Angka tersebut mengalami kenaikan 16,08 ribu ton atau 7,81 persen dibandingkan produksi padi di 2023 sebanyak 205,97 ribu ton GKG.
Berdasarkan Angka Sementara produksi subround I Jan-April 2025 yang merupakan angka potensi luas panen Feb-April 2025 dan rata-rata produktivitas subround I, diproyeksikan akan ada potensi peningkatan produksi sebesar 24,79 ribu ton atau sebesar 30,39 persen.
Kenaikan produksi padi tersebut, tidak lepas dari peran pemerintah terkait dalam menjalankan berbagai program sebagai strategi teknis dalam menunjang pertanian. Diantaranya, optimasi lahan rawa guna meningkatkan indeks pertanaman, penggunaan mekanisasi pertanian modern, penguatan kelembagaan petani dan penyuluhan serta pendampingan lapangan yang intensif, sistem perbenihan yang baik.
Termasuk gerakan percepatan tanam yang masif turun ke sawah melalui sinergi pelaksanaan program kerjasama pemerintah dengan TNI serta bantuan dana dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota.
Penanggung Jawab Satgas Swasembada Pangan (SSP), Ir Yuris Tiyanto MM, yang merupakan pejabat Kementerian Pertanian yang ditugaskan menteri pertanian RI menyampaikan, jika sinergi pemerintah dalam program swasembada pangan nasional sangat penting, karena memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang terkoordinasi lintas sektor, mulai dari pusat hingga daerah.Kolaborasi antara kementerian terkait, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan dari TNI.
Hal ini tidak hanya mempercepat peningkatan produksi pangan, tapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah guna mendukung swasembada pangan nasional.
“Kunci program ini adalah pelaksanaan percepatan tanam sesuai target Luas Tambah Tanam (LTT) baik harian, mingguan dan bulanan yang menjadi acuan agar target tanam bisa dicapai dengan baik pada lokasi pengembangan padi di kabupaten/kota se Provinsi Riau”, kata Yuris saat melaksanakan kunjungan SSP Riau dalam rangka monitoring lokasi IP 200. Senin (7/4/2025) di Sungai Mandau, Kabupaten Siak.
Ia juga menjelaskan, jika pada program peningkatan ketahanan pangan daerah mendukung swasembada pangan nasional ini, selain optimasi lahan dan pengembangan infrastruktur pertanian khususnya sistem irigasi, juga telah diterapkan penggunaan mekanisasi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen, seperti traktor, mesin tanam transplanter, combine harvester dan alsintan lainnya sebagian telah didistribusikan kepada kelompok tani dalam bentuk kelembagaan Brigade Pangan guna mempercepat proses olah tanah, tanam dan panen.
Penguatan kelembagaan petani juga menjadi fokus, dengan membentuk dan membina kelompok tani agar lebih mandiri dan profesional dalam mengelola usahataninya.
Penyuluhan yang intensif kepada petani dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam budidaya padi yang baik. Kemudian sistem perbenihan yang baik sehingga mendukung ketersediaan benih unggul yang dibutuhkan dalam percepatan tanam di lapangan.
Bantuan sarana produksi seperti benih unggul, pupuk, dan pestisida disalurkan kepada petani melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, maupun APBD kabupaten/kota.
“Program-program tersebut sejalan dengan Misi Asta Cita Presiden Prabowo dan misi pembangunan tahun 2025-2030 Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, yang menitikberatkan pada peningkatan ketahanan pangan daerah.
Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, diharapkan produksi padi di Provinsi Riau terus meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri” ujarnya.
Selanjutnya ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam mencapai target swasembada pangan. Diharapkan segala kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan dapat segera diselesaikan dengan baik guna mencapai target produksi sehingga angka proyeksi yang disampaikan BPS tersebut bisa diwujudkan selama tahun 2025 ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa di Provinsi Riau telah terjalin kuat kolaborasi antar lini yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian baik pusat maupun yang berada di wilayah (BPSIP Riau), Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau juga Dinas yang menangani fungsi pertanian kabupaten/kota se Provinsi Riau, Dinas PUPR Provinsi dan kabupaten/kota, Balai Wilayah Sungai Sumatera-III Kementerian PU, Korem 031 Wira Bima beserta Kodim se Provinsi Riau.
“Kolaborasinya sudah terjalin dengan sangat baik. Sekitar dua minggu yang lalu kami juga telah melakukan audiensi dengan Gubernur Riau Abdul Wahid, menyampaikan pemaparan perkembangan pelaksanaan program bersama jajaran Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, sekaligus melaporkan kendala dan solusi yang sedang dilaksanakan tingkat lapangan.
Alhamdulillah sambutan Pak Gubernur sangat baik dan beliau menyampaikan bahwa daerah akan terus berupaya melaksanakan akselerasi peningkatan produksi pangan khususnya padi, bersinergi dengan semua stakeholder,” jelasnya.
Disisi lain, Kolonel Inf. Andi Asmara Dewa SH, M.Han. sebagai Wakil Koordinator Pelaksana SSP Riau, menyampaikan bahwa peningkatan produksi padi di Provinsi Riau merupakan langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan swasembada pangan nasional. Maka itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan program optimalisasi produksi padi di masa mendatang sangat penting.
“Gerakan percepatan tanam secara masif juga dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan TNI AD, bahkan Danrem 031/WB juga sudah mengirimkan Surat Telegram kepada seluruh Dandim jajaran Rem 031/WB untuk mendukung pencapaian target LTT.
Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan percepatan tanam padi guna mendukung swasembada pangan nasional”, ujar Andi Asmara Dewa.
Selanjutnya Andi mengatakan, Bahwa untuk menuju swasembada pangan yang optimal, berkelanjutan dan permanen, sistem irigasi harus benar-benar terwujud dengan sebaik-baiknya dimana peran dan fungsi PU dan BWSS harus dapat mengatur sistem irigasi yang baik sehingga tidak terjadi banjir, tidak terjadi kekeringan, sistem distribusi air yang mencukupi dan dapat memanfaatkan sumber air seperti danau, sungai, bendungan, mata air maupun sumber air permukaan serta air tadah hujan.
Hal tersebut, tentunya tidak terbatas hanya pada wilayah yang luas saja yang mendapatkan pasokan air, namun juga harus dapat menjangkau pada wilayah pertanian lainnya.
“Dan apabila hal ini terwujud, maka Indeks Pertanaman meningkat menuju kinerja usahatani yang baik serta modern dan tentunya swasembada pangan akan tercapai” katanya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau melalui Sekretaris Dinas, Iga Retnomo, menyampaikan bahwa upaya pencapaian target sasaran tanam dan produksi yang telah ditetapkan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kegiatan.
“Sebagaimana arahan Bapak Gubernur dalam pertemuan audiensi dengan Satgas Swasembada Pangan Riau, beliau menyampaikan bahwa aspek pangan ini sangat penting. Sehingga kita melaksanakan akselerasi peningkatan produksi dengan fokus komoditas, fokus kawasan dan fokus program.
Sebagaimana surat Pak Gubernur kepada Bupati dan Walikota, pada minggu ketiga Bulan Maret 2025 lalu, terkait Gerakan Percepatan Tanam Padi, kita bergerak menangani persoolan teknis mulai dari akar masalah di lapangan, seperti ketersediaan air, sistem perbenihan, mekanisasi pertanian, kelembagaan penyuluhan pertanian, perlindungan tanaman untuk menekan risiko gagal panen.
Begitu juga upaya intensifikasi dan ekstensifikasi kita optimalkan, seperti Peningkatan Indeks Pertanaman, Peningkatan Produktivitas, juga potensi Perluasan Areal Tanam untuk pengembangan padi sawah maupun padi gogo”, ujar Iga.
Iga juga menambahkan bahwa keberadaan Satgas Swasembada Pangan Riau ini, sangat membantu gerakan percepatan tanam dan akselerasi peningkatan produksi yang secara harian dilakukan proses pengendalian terhadap kinerja Luas Tambah Tanam (LTT) baik tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Bahkan SSP dan tim teknis selalu bergerak dan berada di lapangan bersama kabupaten/kota.
Peningkatan kinerja produksi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani seiring dengan ditetapkannya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani sebesar Rp. 6.500 per kg.
Hal ini tentunya turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus mendukung sektor pertanian melalui berbagai kebijakan dan program yang berpihak pada petani.
Dengan sinergi antara pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten/kota, petani, dan berbagai pihak terkait, diharapkan Provinsi Riau dapat menjadi salah satu daerah sebagai lumbung pangan padi yang berkontribusi signifikan dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.(rls/dre)
