Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co)— Pernah memberikan dampak memprihatinkan, Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia (RI) Raja Juli Antoni apresiasi pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di berbagai daerah di Indonesia. Khususnya di provinsi Riau.
Hal itu disampaikan Menhut RI Raja Juli Antoni usai Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional. Selasa (29/4/2025) di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, yang juga di hadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Riau Abdul Wahid, Wakil Menko Polkam RI Letjen (Purn) Lodewijk FP, dan Forkopimda se-Riau, serta para bupati/walikota se-Riau.
Kendati demikian, Raja Juli Antoni kembali
menegaskan agar pengendalian Karhutla tersebut bisa di pertahankan dan ditingkatkan dengan terus meningkatkan kewaspadaan terkait ancaman yang bisa menyebabkan Karhutla.
Secara data tambahnya, saat ini Karhutla menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Di mana luas kebakaran hutan dan lahan pada 2024 turun signifikan menjadi sekitar 370 ribu hektare, dibandingkan 1,1 juta hektare pada 2023. Bahkan, pada 2023 yang dilanda fenomena El Nino, angka kebakaran juga menurun dibandingkan empat tahun sebelumnya.
“Ini juga cukup membanggakan Indonesia yang sebelumnya pernah mengalami bencana karhutla yang sangat memprihatinkan. Maka itu, kita sangat mengapresiasi kerja keras seluruh stake holder dan masyarakat, sudah menunjukkan keberhasilan yang sangat baik. Ini prestasi yang patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita lengah atau jumawa,” ujarnya.
Raja Juli Antoni menyampaikan, jika penurunan angka karhutla ini tidak lepas dari kekompakan dan komitmen bersama. Di mana, ada tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan angka karhutla. Pertama, kolaborasi yang terpimpin semakin membaik. Jika dulu upaya penanganan berjalan sendiri-sendiri, kini seluruh kekuatan pusat, daerah, TNI-Polri, hingga dunia usaha bergerak dalam satu koordinasi terpimpin.
Kedua, upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Raja Juli menyoroti penggunaan teknologi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang akan kembali digelar mulai 1 Mei 2025 di Riau.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga terus ditingkatkan, di antaranya melalui lomba pantun dan syair untuk membangun budaya sadar bahaya karhutla.
“Penindakan hukum terhadap pelaku pembakaran, baik dari perusahaan maupun individu, juga sudah berjalan dengan baik dan menimbulkan efek jera,” tambahnya.
Ketiga, partisipasi aktif masyarakat menjadi kekuatan penting. Pemerintah terus memperkuat peran kelompok masyarakat peduli api, pramuka, masyarakat adat, dan berbagai elemen lainnya dalam upaya pengendalian karhutla di tingkat lokal.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kita bisa belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaiki diri. Tapi tetap, semangat apel hari ini adalah untuk menjaga kewaspadaan. Karhutla harus terus kita antisipasi bersama,” tuturnya.
Sementara Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengatakan, jika capaian yang telah diraih sebelumnya juga mendapat apresiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto. Terutama kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh pihak dalam menjaga lingkungan.
Untuk kedepan katanya, Presiden RI Prabowo juga menitipkan pesan penting kepada seluruh pihak untuk terus menjaga menjaga lingkungan serta mempertahankan capaian yang telah di capai.
“Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran hutan dan lahan ini. Karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan, tapi juga pada aspek politik kawasan, bahkan bisa memicu komplain atau gugatan dari negara-negara tetangga,” tegasnya.
Lebih jauh ia juga menyampaikan, jika Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025, yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri.
Satgas ini bertujuan mempercepat, menguatkan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla secara nasional. Termasuk di Provinsi Riau.
Untuk itu, ia mengingatkan para gubernur, bupati/walikota yang wilayahnya rawan karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan.
“Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Sementara Gubernur Riau, Abdul Wahid mengatakan, jika di Riau persiapan dan kewaspadaan terus ditingkatkan dengan maksimal. Di mana Pemprov Riau dan jajaran forkopimda telah menyiapkan 17.760 orang untuk siap di tugaskan pencegahan Karhutla.
“Personel tersebut terbagi mulai dari TNI AD, TNI AU, Polri, Manggala Agni, Relawan Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga pihak perusahaan,” katanya.
Bahkan saat ini tambahnya, di Provinsi Riau telah ditetapkan status siaga Karhutla pada 10 daerah. Hal tersebut setelah adanya titik hot spot yang ditemukan di daerah terkait.
“Artinya di Riau, hanya dua daerah yang belum menerapkan, yaitu Kota Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir. Namun tetap dibawahi pengawasan maksimal,” jelasnya.
Berdasarkan informasi dari BMKG, musim kemarau di Provinsi Riau diperkirakan mulai pada Mei 2025. Potensi kekeringan diprediksi akan meningkatkan risiko terjadinya karhutla di sejumlah daerah.
Untuk menghadapi hal itu, Pemprov Riau bersama Polda Riau juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, diantaranya larangan membakar lahan.
“Sosialiasi itu telah digelar mulai dari Karhula Fun Run hingga Jambore Karhutla beberapa waktu lalu,” tuturnya.(dre)
