Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) gelar diskusi penguatan kelembagaan pengawas pemilu bersama mitra kerja Bawaslu Rohil, di Bagansiapiapi, Selasa (2/9/2025).
Ketua Bawaslu Rohil Zubaidah SE menyampaikan kegiatan itu dilaksanakan untuk memperkuat kelembagaan pengawasan yang ada.
“Sehingga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengawasan dan memperkuat kelembagaan Bawaslu Rohil,” kata Zubaidah.
Ia menerangkan sejauh ini Bawaslu Rohil telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang diemban. Dirinya juga menyampaikan sekilas tentang pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Rohil khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan beberapa waktu lalu.
Seluruh proses dan tahapan pengawasan itu terangnya telah dijalankan dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Kendati begitu peran pengawasan tetap berjalan, dimana salah satunya lewat kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu Bersama mitra kerja tersebut.
Hadir sebagai pembicara dosen, peneliti dari Universitas Riau, Dr Tito Handoko SIP MSi, Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah SIP ME, dan Wakil Ketua DPRD Rohil Basiran Nur Efendi SE MIP.
Pembicara Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah SIP ME mengungkapkan bahwa pemilu adalah pilar demokrasi yang memerlukan pengawasan efektif.
“Dengan kompleksitas proses pemilu maka dibutuhkan partisipasi banyak pihak,” katanya. Sehingga peran stakeholder pemilu sangat penting untuk memperkuat pengawasan.
Pemangku kepentingan terkait dalam hal pemilu baik yang terlibat langsung maupun tak langsung antara lain penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih dan mitra strategis seperti media, LSM dan kalangan akademisi.
Pada kesimpulannya, Jefri menyebutkan stakeholder pemilu adalah elemen kunci dalam pengawasan yang optimal.
Akademisi dari UNRI, Dr Tito Handoko SIP MSi pada paparannya menyentil oligarki merupakan antithesis dari demokrasi, karena nilai-nilai utama demokrasi seperti persamaan hak, keterbukaan dan transparansian yang terutama kedaulatan rakyat tidak terpenuhi di dalamnya.
Sementara Waka DPRD Rohil Basiran Nur Efendi menyampaikan masukan agar terjadi perbaikan dalam pola rekrutmen penyelenggaraan pemilu.
“Perbaiki juga pola perilaku, hukum dalam pemilu dan harus mengutamakan nilai-nilai demokrasi, nilai moral supaya hasil yang didapatkan dari pemilu dapat menghasilkan yang terbaik,” katanya.***
