Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
INHU (pekanbarupos.co) – Gelombang protes dari berbagai kepala daerah atas kebijakan pemerintah pusat akan memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TkD) ditahun 2026 mendatang terus bergulir.
Hari ini Kamis (1/10) seluruh rombongan kepala daerah se provinsi Riau akan geruduk kantor Kemenkeu RI, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta disebabkan daerah Riau selaku penyumbang penerimaan negara dari sumber daya alam tapi malah dana transperan dipangkas termasuk Inhu.
Prediksi efesiensi penerimaan daerah mencapai 300 Miliyar di tahun 2026 mendatang disampaikan Bupati Inhu Ade Agus Hartanto kepada sejumlah wartawan disela silaturahmi bersama PWI Inhu, Rabu (8/10/25) kemaren.
“Rencananya besok, kami bersama Pak Gubernur dan Bupati Walikota se Riau akan mendatangi Kantor Kemenkeu di Jakarta,” sebut Bupati kepada wartawan yang tergabung di organisasi PWI Inhu.
Kepada Menteri Keuangan Purbaya, kepala daerah se Riau termasuk Bupati Inhu Ade Agus Hartanto dibawah komando Gubernur Riau Abdul Wahid memprotes kebijakan pemerintah pusat sekaligus berharap efesiensi dana transperan dapat dipertimbangkan karena akan menggangu rencana kerja pemerintah daerah khususnya pembangunan infrastruktur.
Menurut Bupati delapan bulan dilantik ini, TKD ke Inhu intuk tahun anggaran berjalan 2025 ikut efesiensi sebebar Rp.81 Miliyar.
Kendati ditengah keterbatasan anggaran, Politisi PKB ini optimis akselerasi pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Inhu akan dilakukan dengan skala prioritas.
Terpisah kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah (BKAD) Pemkab Inhu Riswidiantoro tidak menepis rilis Kemenkeu RI tentang estimasi penerimaan daerah tahun 2026 mendatang tercata mencapai 300 Miliyar akibat efesiensi. “Bisa dilihat di website DJPK kementrian keuangan,” Aris membenarkan.
Kedepan, kata Aris, TAPD Pemkab Inhu bersama tim Banggar DPRD Inhu perlu menyepakati KUA-PPAS 2026 akibat efesiensi. Namun demikian TAPD tetep optimis kemunginan ada relaksasi dari Pemerintah Pusat mengingat Riau salah satu daerah penyumbang sumber daya alam untuk negara. (San)
