Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) – Penyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Rokan Hilir tercatat paling rendah di Provinsi Riau. Hingga pertengahan Oktober 2025, sebanyak 17 kepenghuluan belum menerima pencairan Dana Desa Tahap II earmark karena belum lengkapnya dokumen persyaratan yang harus disampaikan pemerintah desa dan perangkat daerah.
Kondisi tersebut membuat proses verifikasi di tingkat kementerian tertunda, sehingga berimbas pada lambatnya realisasi APBD dan pelaksanaan program pembangunan di desa-desa tersebut.
“Sebanyak 17 desa belum menyalurkan Tahap II earmark meskipun pengajuan sudah dibuka sejak April. Keterlambatan pemenuhan dokumen menjadi salah satu faktor utama. Penyaluran DAK Non Fisik juga ikut terhambat,” jelas Kepala KPPN Dumai, Halim, saat memberikan paparan dalam Sharing Session dan Monitoring Evaluasi Penyaluran Dana TKD di lingkungan Pemkab Rohil, Selasa (25/11/2025).
Halim juga memaparkan bahwa perlambatan realisasi anggaran turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi Rohil hanya mencapai 4,23 persen year-on-year dan berada di posisi kesembilan di antara kabupaten/kota di Riau. Serapan APBD hingga 15 Oktober 2025 tercatat baru 46,06 persen, terendah di provinsi tersebut.
Realisasi anggaran tercatat 16,29 persen pada triwulan I, meningkat menjadi 42,95 persen pada triwulan II, 63,96 persen pada triwulan III, dan 75,09 persen pada Oktober. Rendahnya serapan disebut karena lambatnya penyaluran TKD akibat perangkat daerah tidak segera memenuhi syarat salur ke DJPb dan KPPN Dumai. Penyaluran DBH Pajak, termasuk DBH PBB yang memiliki nilai terbesar, juga terlambat cair pada Februari dan Agustus.
“Proses rekonsiliasi pajak pusat ikut terlambat. Rekonsiliasi periode I seharusnya selesai 31 Januari namun baru rampung 14 Maret. Periode II mestinya selesai 31 Juli tetapi dilakukan 1 Oktober. Pemerintah pusat tetap membuka peluang dukungan pendanaan melalui sinkronisasi program, pembiayaan kreatif PT SMI, dan insentif penanganan stunting,” ujar Halim.
Meski begitu, Rohil mencatat pertumbuhan ekonomi yang kembali menguat pada triwulan III sebesar 4,26 persen dan menjadi salah satu yang tertinggi di Riau. Namun kenaikan tersebut belum diikuti percepatan realisasi APBD. Hingga 15 Oktober 2025, realisasi belanja baru mencapai 47,28 persen—terendah dari 16 pemerintah daerah di Riau dan jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 52,98 persen.
Rendahnya serapan anggaran tersebut berpotensi menumpuk realisasi di akhir tahun dan menghambat penyelesaian berbagai proyek fisik di lapangan.(Adi)
