Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Sharing Session sekaligus Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Dumai. Kegiatan berlangsung di Aula BPKAD Rohil, Senin (25/11/2025).
Pertemuan tersebut digelar untuk meninjau capaian realisasi APBD 2025 serta mengevaluasi percepatan pembangunan daerah. Acara dihadiri Wakil Bupati Rohil Jhony Charles BBA, MBA, Plt Kepala BPKAD Rohil Sarman Syahroni ST, M.IP, Kepala KPPN Dumai Halim, perwakilan BRK Syariah Bagansiapiapi Arrizal Saputra, serta seluruh kepala OPD.
Berdasarkan data KPPN Dumai, hingga 31 Oktober 2025, penyerapan Dana TKD Rohil berada pada peringkat sembilan dari seluruh kabupaten/kota di Riau. Dari total pagu sebesar Rp1,991 triliun, realisasi mencapai Rp1,495 triliun atau 75,09 persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 97,66 persen pada 2024, dan 83,78 persen untuk realisasi 2025 pada periode yang sama.
TKD yang disalurkan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Non-Fisik, DAK Fisik, serta Dana Desa.
Untuk mendorong percepatan penyerapan, KPPN menyampaikan sejumlah langkah perbaikan, antara lain percepatan proses lelang, peningkatan layanan dan mekanisme pembayaran, penyusunan perencanaan anggaran yang lebih matang, serta percepatan pemenuhan syarat salur dana TKD. Selain itu, pengawasan kinerja OPD juga perlu diperketat.
Kepala KPPN Dumai, Halim, mengingatkan bahwa lambatnya penyerapan anggaran dapat berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jika penyerapan APBD rendah, pertumbuhan ekonomi juga ikut rendah. Kami harap tahun depan proses penyaluran dapat lebih cepat agar serapan anggaran meningkat,” ujarnya.
Ia juga meminta kepala daerah melakukan monitoring mingguan untuk memastikan OPD tidak melewati batas waktu penyaluran. “Harus dipantau intensif. Bila ada kendala, segera dicari solusinya agar tidak lewat batas waktu,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Rohil Jhony Charles meminta seluruh OPD mempercepat realisasi APBD sesuai jadwal.
“Kami minta setiap OPD menggesa realisasi anggaran. Ini akan terus kami pantau,” tegasnya.
Wabup juga mengingatkan 17 kepenghuluan yang belum menerima Dana Desa tahap II agar segera melengkapi persyaratan.
“Segera tuntaskan prosesnya agar dana bisa dicairkan dan dimanfaatkan untuk masyarakat,” pesannya.(Adi)
