Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PELALAWAN (pekanbarupos.co) — Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pelalawan kembali menjadi pusat perhatian pada Senin (24/11/2025). Di ruang inilah arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun 2026 mulai ditata dengan lebih terarah.
Melalui agenda resmi Penyampaian dan Penyerahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengukuhkan komitmen bersama untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pelalawan H. Syafrizal, SE, didampingi Wakil Ketua I Baharudin, SH, MH. Turut menghadiri, Bupati Pelalawan H. Zukri, SM, MM, Sekda Tengku Zulfan, SE Ak., CA, para kepala OPD, serta anggota dewan dari berbagai fraksi.
Pada momentum itu, Ketua DPRD Syafrizal SE menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan KUA–PPAS 2026 adalah hasil kerja sama konstruktif antara legislatif dan eksekutif. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam proses panjang tersebut.
Wakil Ketua DPRD Pelalawan Tengku Azriwardi usai Rapat Paripurna Penyampaian Dan Penyerahan Ranperda Tentang APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2026.
“KUA dan PPAS ini merupakan dasar penyusunan Ranperda APBD 2026 yang segera kita bahas bersama. APBD harus menjadi stimulus untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Syafrizal.
Ia menekankan bahwa berbagai ketidakpastian ekonomi global dan dinamika sosial menuntut pemerintah daerah untuk bersikap adaptif. Karena itu, APBD 2026 tidak boleh sekadar menjadi susunan angka, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat daya tahan dan kesinambungan pembangunan.
DPRD Pelalawan memandang APBD 2026 sebagai momentum penting untuk mendorong akselerasi pembangunan. Dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan rasionalisasi anggaran, belanja daerah diarahkan ke sektor-sektor yang dapat memberi efek berganda lebih besar bagi masyarakat.
Beberapa sektor prioritas yang mendapat perhatian khusus meliputi Kesehatan dan pendidikan, sebagai pilar pembangunan SDM, Perlindungan sosial, untuk menjaga kelompok rentan, UMKM dan ketahanan pangan, sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
Selain itu, infrastruktur produktif, yang menambah nilai bagi layanan publik, Program padat karya, yang menyerap tenaga kerja secara langsung.
Dengan strategi tersebut, DPRD meyakini pemerintah daerah mampu mendorong perputaran ekonomi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Ketua DPRD menutup penyampaian dengan harapan agar APBD 2026 menjadi katalisator bagi terciptanya optimisme baru di tengah masyarakat maupun pelaku usaha.
“APBD 2026 harus memperkuat daya beli masyarakat, mendukung iklim usaha, dan membuka lapangan kerja. Inilah bentuk konkret komitmen kita untuk memulihkan ekonomi sekaligus membangun masa depan Pelalawan yang lebih kuat.”
Dengan penyerahan resmi dokumen KUA–PPAS ini, DPRD Pelalawan memasuki tahap pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah. Proses ini menjadi langkah awal menuju lahirnya APBD yang bukan hanya responsif, tetapi juga visioner dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(Adv)
