Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, ribuan aparatur desa di Kabupaten Bengkalis belum menerima gaji sejak Januari hingga Maret 2026. Kondisi ini terjadi akibat belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat melalui kas daerah.
Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada kondisi ekonomi aparatur desa, terlebih di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya. Harapan untuk menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pun semakin tidak pasti.
Seorang sekretaris desa di Pulau Bengkalis yang meminta identitasnya disamarkan mengaku hingga kini belum ada kejelasan terkait pencairan gaji.
“Jangankan THR, gaji saja belum ada kejelasan,” ujarnya.
Kondisi serupa juga dialami aparatur desa di Kecamatan Bukit Batu. Salah seorang perangkat desa menyebutkan kebutuhan keluarga menjelang lebaran sulit terpenuhi.
“Anak-anak ingin baju baru, tapi belum tentu bisa kami belikan. Kami hanya bisa berharap ada pencairan dalam beberapa hari ke depan,” katanya, Senin (16/3).
Belum cairnya ADD 2026 disebut berkaitan dengan menurunnya kemampuan fiskal daerah. APBD Kabupaten Bengkalis tahun ini mengalami penurunan signifikan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga berdampak pada tertundanya sejumlah program, termasuk pembayaran hak aparatur desa.
Tokoh masyarakat Bengkalis, Effendi, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menilai kebijakan efisiensi seharusnya tidak mengorbankan aparatur desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Kalau mereka tidak digaji berbulan-bulan, tentu pelayanan kepada masyarakat ikut terganggu,” ujarnya.
Dampak ekonomi juga dirasakan pelaku usaha kecil. Lina, pedagang sembako di Kecamatan Siak Kecil, mengaku penjualannya menurun karena daya beli masyarakat, khususnya aparatur desa, melemah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis, Ismail, membenarkan keterlambatan penyaluran dana desa. Ia menyebut kondisi tersebut telah disampaikan dalam rapat koordinasi bersama pemerintah desa.
“Penyaluran belum dapat dilakukan karena keterbatasan dana daerah. Kami terus berupaya mencari solusi secepatnya,” jelasnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis, Aready, mengatakan pihaknya masih menunggu transfer dana dari pemerintah pusat, khususnya dana bagi hasil.
“Jika dana sudah ditransfer, akan segera kami salurkan. Kami upayakan sebelum hari raya,” ujarnya.(Mil)
