Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BENGKALIS (pekanbarupos.co) — Rapat lintas komisi DPRD Kabupaten Bengkalis pada Senin (6/4/2026) berlangsung tegang. Para legislator melayangkan kritik keras sekaligus ultimatum kepada Direktur PDAM Tirta Terubuk, Abel Iqbal, S.T., atas dinilai gagalnya manajemen mengatasi krisis air bersih yang berkepanjangan.
Krisis yang terjadi disebut semakin parah. Sumber air baku kian menyusut, beberapa titik mengering, dan kondisi air yang tersisa dipenuhi lumpur sehingga sulit diolah. Sementara distribusi ke pelanggan terus tersendat.
DPRD menilai kondisi ini bukan lagi sekadar persoalan teknis, tetapi bentuk kegagalan manajemen dalam mengambil langkah strategis.
Anggota Komisi III, Fakhtiar Qodri, menyampaikan bahwa kesabaran masyarakat sudah berada pada batasnya.
“Air adalah kebutuhan pokok. Tidak ada ruang lagi untuk alasan yang berulang tanpa tindakan nyata. Masyarakat menuntut solusi, bukan retorika,” ujarnya.
Sekretaris Komisi II, Rendra Wardana alias Yan Kancil, menguatkan desakan tersebut dengan ultimatum tegas.
“Tiga kali rapat, tetapi hasilnya nol besar. Kami beri waktu tiga bulan. Jika tidak ada perubahan signifikan, mundur adalah konsekuensi logis,” tegasnya. Ia juga menyoroti persoalan waduk yang sudah lebih dari 20 tahun tidak dibenahi dan kini dipenuhi lumpur.
Anggota Komisi II lainnya, Firman, menilai manajemen PDAM dinilai pasif.
“Kerja itu dimulai, bukan ditunggu. Jangan biarkan rakyat menderita karena lambannya pengambilan keputusan,” katanya.
Sorotan tajam datang dari Hendra Jeje, ia menekankan kinerja nyata dari PDAM.
“Rencana terus ada, tapi hasil tidak pernah terlihat. Masyarakat butuh air hari ini, bukan janji. Jika tidak mampu mengeksekusi, jangan dipaksakan bertahan,” ujarnya.
Menanggapi tekanan tersebut, Direktur PDAM Tirta Terubuk, Abel Iqbal, menjelaskan kondisi terbaru yang menurutnya sangat memprihatinkan. Ia mengungkapkan bahwa suplai air dari PT Meskom terhenti karena alih pengelolaan yang kini ditangani oleh koperasi sehingga PDAM tidak lagi mendapatkan pasokan.
Sebagai solusi, PDAM mengusulkan pemasangan pipa sepanjang 12 kilometer dari kanal utama dengan estimasi anggaran mencapai Rp25–30 miliar. Usulan pendanaan telah diajukan ke pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera III (BWSS) untuk masuk APBN tahun 2026 dan pelaksanaan pada 2027.
“Kondisi sumber air kami sangat kritis. Sumber-sumber yang ada sudah kering dan yang tersisa penuh lumpur, sulit untuk diolah,” jelas Abel.
DPRD Bengkalis menegaskan perlunya peta jalan (roadmap) penanganan krisis air yang jelas, terukur, serta transparansi anggaran. Rapat tersebut menandai bahwa kesabaran dewan dan masyarakat telah mencapai batas.
Jika dalam tiga bulan tidak ada langkah konkret, tekanan kepada manajemen PDAM akan semakin kuat, karena masyarakat menuntut kepastian dan tindakan nyata, bukan sekadar wacana. (Mil)
