BENGKALIS (pekanbarupos.co) – Upaya serius dalam memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani terus digencarkan. Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan langkah strategis dengan menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, guna memecahkan berbagai kendala yang selama ini menghambat produktivitas lahan.
Pertemuan penting tersebut berlangsung pada Kamis, 9 April 2026, dan difokuskan pada pembahasan mendalam terkait regulasi, efisiensi anggaran, hingga penanganan lahan yang terdampak pasang air laut.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Syafroni Untung dan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten, didampingi oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Bengkalis. Rombongan diterima secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau, Dr. Ronny Bowo Leksono, M.T., beserta jajarannya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II menekankan pentingnya penerapan pola pertanian modern seperti tumpang sari (intercropping) dan tumpang sisip (relay cropping). Metode ini dinilai sangat efektif untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, khususnya di areal perkebunan sawit, sehingga dapat menghasilkan komoditas tambahan sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional.
Saat ini, upaya tersebut sudah mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menerapkan sistem ini di empat desa dengan total luasan yang signifikan, Desa Muara Dua (Kelompok Tani Sekoromas) – Luas 154,5 Ha, Desa Sumber Jaya (Kelompok Tani Tegalsari) – Luas 152 Ha, Desa Sadar Jaya (Koperasi Tuah Bantan Sejahtera) – Luas 139 Ha, Desa Balai Pungut (Kelompok Tani Usaha Jaya) – Luas 54 Ha
Kombinasi tanaman yang diterapkan meliputi padi gogo, kedelai, dan jagung yang ditanam di sela-sela tanaman sawit, guna memaksimalkan hasil panen dan pendapatan petani.
Di sisi lain, Anggota Komisi II, Asep Setiawan, memaparkan sejumlah tantangan berat yang masih dihadapi di lapangan. Menurutnya, terdapat beberapa hambatan utama yang perlu segera dicarikan solusi bersama.
“Kendala utama kita saat ini adalah keterbatasan regulasi dari pusat terkait penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) yang prosesnya masih terbilang panjang. Selain itu, efisiensi anggaran daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan dukungan maksimal kepada petani,” ungkap Asep tegas.
Lebih jauh, ia juga menyoroti kondisi geografis, di mana banyak lahan pertanian yang terdampak pasang air laut, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan menurunkan potensi produksi.
Melalui pertemuan ini, Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis berharap agar Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan perhatian khusus dan dukungan penuh.
“Kami berharap Dinas Provinsi dapat membantu mempermudah akses terhadap alsintan serta memberikan solusi teknis untuk penanganan lahan yang terdampak air laut. Sinergi antara kabupaten dan provinsi adalah kunci untuk mengatasi semua ini,” tegasnya.
Dengan adanya kerjasama yang solid ini, diharapkan berbagai persoalan yang menghambat dunia pertanian dapat segera teratasi, produktivitas meningkat, dan yang paling utama, kesejahteraan para petani di Kabupaten Bengkalis semakin terangkat.(Mil)
Pekanbaru Pos Riau