Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
SIAK (pekanbarupos.co) – Herry Heryawan tak sekadar datang memberi arahan. Dalam kunjungan kerjanya ke Polres Siak, Selasa (21/4/2026), Kapolda Riau itu menyampaikan peringatan tegas: aparat kepolisian tidak boleh pasif di tengah tekanan isu global, ancaman karhutla, hingga darurat narkoba.
Di hadapan 176 personel, Kapolda menegaskan bahwa dinamika global bukan lagi isu jauh. Konflik Amerika–Iran–Israel, perang Rusia–Ukraina, hingga rivalitas China–Amerika disebut sudah berdampak langsung ke masyarakat, terutama lewat kenaikan harga BBM non-subsidi dan bahan pokok.
“Jangan anggap ini jauh. Dampaknya sudah kita rasakan di lapangan. Polisi harus hadir, bukan hanya melihat,” tegasnya.
Bhabinkamtibmas diminta benar-benar aktif hingga ke tingkat desa dan RT, bukan sekadar formalitas. Patroli harus nyata, bukan sekadar laporan di atas kertas.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi energi dari Listyo Sigit Prabowo juga ditegaskan untuk dijalankan serius, termasuk penerapan work from home (WFA) bagi personel non-operasional.
Kapolda juga mengingatkan ancaman besar yang sudah di depan mata: kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akibat El Nino yang diprediksi terjadi Mei hingga Agustus 2026.
Wilayah rawan seperti Bengkalis dan Pulau Rupat disebut menjadi titik krusial yang bisa memicu kabut asap lintas negara jika tidak diantisipasi serius.
Langkah pencegahan seperti pembangunan embung, sekat kanal, hingga sistem peringatan dini sudah disiapkan. Namun Kapolda menegaskan, pencegahan tanpa penegakan hukum adalah sia-sia.
“Tidak ada toleransi. Pembakar lahan akan ditindak. Lahan yang terbakar tidak boleh ditanami kembali,” tegasnya.
Data menunjukkan, hingga kini sudah 82 tersangka dari 34 kasus karhutla diproses. Angka ini menjadi alarm bahwa ancaman masih nyata, bukan sekadar potensi.
Dalam bagian paling sensitif, Kapolda menyoroti ancaman narkoba yang tidak hanya menyerang masyarakat, tetapi juga berpotensi menyusup ke internal aparat.
Ia secara terbuka meminta media dan publik ikut mengawasi.
“Kalau ada anggota yang terindikasi narkoba, laporkan langsung ke atasannya. Jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa pengawasan internal Polri tidak boleh setengah hati.
Transparansi dan keberanian publik disebut sebagai bagian dari solusi.
Program kampung tangguh bebas narkoba pun terus didorong, sebagai benteng sosial menghadapi peredaran narkotika yang kian masif.
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Kapolda menekankan bahwa kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan masyarakat—bukan hanya terlihat di atas kertas laporan.(Fen)
