Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
MERANTI (pekanbarupos.co) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memilih langkah realistis dalam mengelola keuangan daerah. Di tengah keterbatasan arus kas, pemda menyatakan mulai ‘berpuasa’ sementara waktu demi menjaga kesehatan fiskal.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, menegaskan bahwa kondisi keuangan daerah harus dikelola secara jujur dan terukur, bukan dipaksakan terlihat besar.
“Kalau fiskal tidak sehat tapi dipaksakan sehat, itu justru berbahaya. Lebih baik kita sesuaikan dengan kemampuan riil,” ujarnya kepada pekanbarupos.co Selasa (5/5/26).
Ia menjelaskan, meski APBD 2026 tercatat sekitar Rp1,009 triliun, tidak seluruh dana tersebut tersedia di kas daerah. Sebagian besar bersumber dari transfer pusat sebesar Rp852 miliar yang penyalurannya dilakukan secara bertahap setiap bulan.
Selain itu, terdapat dana yang langsung disalurkan ke penerima seperti Dana Desa (DD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil) guru, sehingga tidak melewati kas daerah.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau sekitar Rp44 miliar serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp113 miliar melalui Bapenda.
Belanja Disesuaikan Kemampuan
Dengan pola penerimaan yang tidak masuk sekaligus, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban rutin yang harus dipenuhi, seperti pembayaran gaji ASN, PPPK, tenaga outsourcing, serta tunjangan penghasilan pegawai (TPP).
Untuk itu, pihaknya menerapkan pengendalian ketat terhadap belanja daerah. Salah satunya dengan membatasi pencairan anggaran operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maksimal 3,5 persen per bulan.
Tak hanya itu, sistem blokir juga diberlakukan pada rekening belanja OPD, sehingga setiap pencairan harus melalui rekomendasi Bendahara Umum Daerah (BUD).
“Kalau uang masuk per bulan sekitar Rp40 miliar, tidak mungkin kita belanjakan melebihi itu. Harus kita sesuaikan agar tidak terjadi defisit,” jelas Fajar.
Fokus pada Kebutuhan Prioritas
Dengan kondisi tersebut, pihaknya tetap memprioritaskan belanja wajib dan kebutuhan dasar, sebelum mengalokasikan anggaran ke program lainnya yang mengacu pada visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD.
Fajar mengakui, kebijakan ini berdampak pada lambatnya realisasi sejumlah kegiatan. Namun menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang.
“Kita tidak ingin bermewah-mewah. Yang penting keuangan sehat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia optimistis, dengan disiplin pengelolaan anggaran, kondisi fiskal Kepulauan Meranti akan semakin membaik ke depan.
“Jadi, kita sudah bisa menyatakan bahwa Meranti mampu dengan kemandirian fiskal yang ada saat ini,” tutupnya. (Dam)
