Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
ACEHBARAT (pekanbarupos.co)- Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Aceh Barat mulai menunjukkan perkembangan. Realisasi Total Kebutuhan Dana (TKD) yang sebelumnya baru sekitar 8 persen kini meningkat menjadi 24 persen.
Namun, di balik kemajuan tersebut, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aceh 1 masih menemukan sejumlah pekerjaan yang membutuhkan percepatan, mulai dari pembangunan infrastruktur, pengamanan sungai hingga pemutakhiran data rumah ibadah yang belum tertangani.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Monev Aceh 1 bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Forkopimda, OPD dan Tim Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Wilayah I di Aula Teuku Umar, Kantor Bupati Aceh Barat, Selasa (11/8/2026).
Salah seorang anggota Tim Monev, Kombes Pol Suwinto, S.I.K., mengatakan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mengawal percepatan pelaksanaan di lapangan.
Dari total pagu TKD sebesar Rp68,1 miliar, realisasi telah mencapai sekitar 24 persen. Angka ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan realisasi sebelumnya yang berada di kisaran 8 persen.
Untuk sektor infrastruktur, realisasi mencapai 23,11 persen, urusan lainnya 43 persen, sedangkan sektor ekonomi masih berada di angka 2,9 persen.
Sebagian besar paket kegiatan telah berjalan. Namun, dua paket strategis masih dalam proses tender dan ditargetkan mulai dilaksanakan pada bulan berikutnya.
Dari indikator pemulihan, enam indikator berada dalam kategori hijau, sementara dua indikator masih kuning. Sektor jalan dan jembatan menjadi salah satu perhatian karena sebagian pekerjaan masih dalam tahap pelaksanaan maupun pengusulan.
33 Rumah Ibadah Jadi Perhatian
Salah satu catatan penting Tim Monev adalah adanya informasi mengenai 33 unit rumah ibadah yang belum tertangani.
Mantan Kapolres Pelalawan Riau ini meminta data tersebut segera dikonfirmasi dan diperbarui agar pemerintah memiliki gambaran yang akurat mengenai kondisi sebenarnya di lapangan.
“Pemutakhiran indikator penanganan PRR harus dilakukan secara berkala, termasuk memastikan data rumah ibadah yang belum tertangani,” menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut.
Selain rumah ibadah, kondisi hunian tetap (Huntap) dan sektor lainnya juga diminta terus diperbarui.
Kata mantan Wadansat Brimob Polda Kepri ini, Tim Satgas PRR juga mendorong optimalisasi Posko PRR di daerah sebagai pusat koordinasi dan pemantauan seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dua Sungai Butuh Rp450 Miliar
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah pengamanan tebing Krueng Meureubo dan Krueng Woyla.
Pemkab Aceh Barat telah memasukkan kebutuhan penanganan kedua sungai tersebut dalam Renduk/R3P dengan nilai usulan sekitar Rp450 miliar.
Karena kedua sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan berada dalam Wilayah Sungai Woyla–Batee, penanganannya membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan balai terkait.
Di sektor pertanian, program Optimasi Lahan (Oplah) telah menyasar 96 kelompok tani di delapan kecamatan. Dari pagu sekitar Rp6 miliar, realisasi telah mencapai Rp4,9 miliar.
Sementara sektor perumahan juga menunjukkan kemajuan. Setelah proses verifikasi, jumlah penerima berdasarkan data BNBA berubah dari 123 menjadi 122 KK. Bantuan rumah kategori Rusak Ringan (RR) dan Rusak Sedang (RS) telah tersalurkan 100 persen.
Untuk sektor kelautan dan perikanan, Aceh Barat juga telah memperoleh dukungan excavator guna membantu kebutuhan masyarakat terdampak.
Tim Turun Langsung ke Lapangan
Koordinator Tim Satgas PRR, Laksma TNI Nouldy Jan Tangka, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi tidak berhenti pada rapat.
Tim turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi aktual, memeriksa kegiatan prioritas serta mengidentifikasi persoalan yang masih membutuhkan dukungan Kementerian/Lembaga.
Hasil kunjungan tersebut nantinya menjadi bahan untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan daerah.
Bupati Aceh Barat juga meminta agar hasil rapat dan kunjungan lapangan dipublikasikan melalui Diskominfo sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Usai rakor, Tim Satgas PRR bersama Pemkab Aceh Barat melanjutkan kunjungan ke Kecamatan Pante Ceureumen dan sejumlah lokasi lainnya.
Realisasi memang bergerak dari 8 persen menjadi 24 persen.
Tetapi bagi masyarakat yang masih menunggu rumah, infrastruktur, pengamanan sungai dan fasilitas publik pulih, angka tersebut bukanlah akhir.
Percepatan di lapangan tetap menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar dirasakan manfaatnya.(amr)
