Minggu , 14 Juli 2024
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Riau, Ahmad Djamhari.

Kanwil DJP Riau Gelar Workshop Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan Bagi Pemerintah Daerah

PEKANBARU–Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola keuangan negara/ daerah, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menggelar Workshop Peningkatan Kualitas Layanan Perpajakan Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Riau, Selasa-Rabu (5-6/12/2023) di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Riau, Ahmad Djamhari menyebutkan, kegiatan ini menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Riau mengenai optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.

“Salah satu ruang lingkupnya adalah dukungan peningkatan kapasitas dalam bentuk kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan serta untuk meningkatkan kualitas layanan perpajakan,” ujar Ahmad.

Dikatakan Ahmad, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kualitas kerjasama antara DJP dan pemerintah kabupaten/kota serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan mutu kualitas layanan perpajakan di Provinsi Riau.

“Melalui kegiatan ini, kita sharing apa yang kita punya dan apa yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk penerimaan pajak yang optimal dari cara melayani, pengawasan perpajakan hingga pemeriksaan jika diperlukan,” terangnya.

Ahmad menyampaikan, workshop ini juga diisi dengan berbagai materi yang bisa meningkatkan kualitas pelayanan petugas kepada wajib pajak, dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten. Materi yang diberikan tentu dapat meningkatkan kemampuan petugas di bidang perpajakan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi menjelaskan, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi, diharapkan workshop ini bisa dipelajari oleh pemerintah daerah dari role model yang sudah ada di Kementerian Keuangan, khususnya layanan perpajakan.

“Semangat sinergi ini sebenarnya sudah lama kemudian didorong terus dan wujud yang mendasar ini adalah undang-undang yang terbaru, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, salah satu semangat itu adalah sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota” jelas Syahrial.

Untuk meningkatkan pelayanan petugas kepada masyarakat, kata syahrial, diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada.
Selain pelayanan yang perlu ditingkatkan, perlu pula mengoptimalkan tugas pokok yang ada, yakni mengoptimalkan pendapatan. Namun masih ada kendala dalam hal perpajakan, seperti menghitung hingga memberikan sanksi.

“Ini yang bisa menjadi ruang permisif untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jika tidak sesuai, bisa di jelaskan, jika ditolak, jelaskan kalau ada yang kurang. Sehingga perhitungannya benar. Empat poin daftar, hitung, bayar, lapor itu harus benar-benar dipahami,” sebut Syahrial.

Syahrial berharap dengan adanya kegiatan ini bisa membuat pemerintah daerah yang bertugas mengoptimalkan perpajakan bisa lebih terampil sehingga masyarakat bisa lebih puas dengan pelayanan yang di berikan.(yan)

About Amat Tarmizi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *