Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
PEKANBARU (pekanbarupos.co)- Gubernur Riau Abdul Wahid beberkan jika anggaran perawatan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau capai sebesar Rp55 miliar per tahun. Anggaran tersebut cukup besar dan mampu tuntaskan pembangunan jalan-jalan rusak di berbagai daerah di Riau.
Hal itu diungkapkan Abdul Wahid saat menggelar coffe morning bersama Wartawan Pemprov Riau (WPR). Sabtu (17/5/2025) di Kediaman Gubernur Pekanbaru. Dikatakannya, jika aset dimaksud termasuk stadion, venue atau Ex Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau 2012 yang secara kebutuhan sesuai kondisi APBD saat ini termasuk berat tau memberatkan.
Sementara kebutuhan yang jauh lebih penting dan berhubungan lansung dengan masyarakat cukup banyak yang belum bisa terpenuhi dengan maksimal. Seperti pembangunan jalan dan berbagai kebutuhan mendesak lainya.
“Anggaran Rp55 Miliar itu dikeluarkan setiap tahun, itupun tidak maksimal, jika saja anggaran itu kita bangunkan pada jalan tuntas jalan-jalan kita yang rusak di berbagai daerah di Riau,” katanya.
Abdul Wahid juga meluruskan terkait isu penjualan stadion utama Riau yang berkembang liar. Ia mengaku jika informasi pembahasan penjualan stadion tersebut, merupakan saran salah seorang tokoh Riau yaitu mantan Gubernur Riau Bambang Mit dalam sebuah pertemuan pembahasan kondisi Riau saat ini. Saran itu, juga menimbang terkait hutang Pemprov Riau yang bisa menjadi salah satu solusi.
“Saya menanggapi saran itu, jika menjual stadion itu bisa jadi solusi tidak ada masalah. Hanya saja, semua pihak setuju apa tidak. Karena, nyatanya ketika ditawarkan juga tidak ada yang mau. Hanya saja informasi yang keluar sedikit beda dan menjadi issu yang sedikit membingungkan pada masyarakat,” jelasnya.
Wahid Juga menyampaikan, untuk informasi terkait Pemprov Riau ia menyampaikan secara terbuka dan tidak pandai menutup-nutupi apa yang memang terjadi dan di alami. Diantaranya, terkait APBD yang turun dari tahun-tahun sebelumnya dari angka Rp11 triliun jadi lebih kurang Rp8 triliun saja.
“Saya orangnya tidak pandai menutup-nutupi agar terlihat baik, tapi saya orangnya terbuka, dan apa yang sampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Lagian semua ini juga tidak ada yang perlu di tutup-tutupi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Saya disini bekerja untuk masyarakat dan untuk Riau,” tegasnya.
Terkait turunnya APBD Riau, ia menjelaskan terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) atau PI yang ada pengurangan dari pemerintah pusat. Sedangkan untuk PAD Riau tidak ada perubahan yang hingga kini berjalan baik. Artinya, untuk PAD Pemprov Riau bekerja dengan baik.
“Pengurangan DBH itu cukup berdampak pada Riau, maka itu saya terus berfikir dan terus memikirkan agar semua bisa berjalan meski dalam kondisi seperti saat ini.
Jujur untuk DBH 10 persen ini saya ikut memperjuangkan saat di DPR RI sebelumnya, di mana dulu hanya akan diberikan 5 persen, saya tidak mau karena itu hasil dari daerah kita. Saya terus memperjuangkan akhirnya disetujui 10 persen. Saat ini dikurangi makanya sangat terasa dampaknya,” tuturnya.
Kendati demikian, ia optimis untuk Riau kedepan bisa lebih baik lagi. Hal itu sesuai dengan menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk program-program kedepan.
“Sebelumnya saya juga sudah mengajak seluruh bupati dan walikota ke pusat untuk membawa aspirasi yang bisa menjadi dasar bagi pemerintah pusat. Mudah-mudahan dengan waktu cepat kita bisa menuntaskan dan memperjuangkan kembali berjalan maksimal untuk kemajuan masyarakat dan Riau kedepan,” tutupnya.(dre)
