Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi C DPRD Rokan Hilir bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyimpulkan realisasi APBD murni 2025 mandeg karena isu mutasi.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Rokan Hilir Muhammad Syah Padri (MSP) merilis sikap kepala-kepala OPD tidak bertanggung jawab. Itu disimpulkan setelah mendengar langsung penyebab tidak berjalannya kegiatan hingga pertengahan Juni ini.
“Mereka beralasan bakal segera di mutasi,” ujar Padri, Rabu (18/6) kemarin. Padri menyebut RDP terhadap enam OPD pada Komisi C diantaranya Dinas PUTR, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfotiks dan Bapperida tidak memberi keputusan yang baik.
Kepala-kepala OPD enggan melaksanakan kegiatan dengan dalih mutasi serta ‘nanggung’ bila mulai dilaksanakan. Kondisi ini sempat memicu ketegangan di lingkungan Komisi C yang membidangi Infrastruktur lantaran Serapan Anggaran jauh di bawah target.
“Bahkan kami sampai minta Kadis untuk mundur saja. Ajukan surat pengunduran diri tertulis kepada Bupati jika tak mau mulai laksanakan anggaran!,” tambah Padri.
Politisi PKB itu mengaku memanggil para pimpinan OPD baru-baru ini secara terpisah agar dalam dialog RDP lebih plong dan transparan. Kesimpulannya, secara umum mereka enggan memulai kegiatan.
“Ini adalah sebuah ancaman dan preseden buruk terhadap kelangsungan dan kesinambungan pemerintah,” tambahnya.
Secara pribadi, Padri mengaku sudah menemui Bupati H. Bistamam maupun Wakil Bupati Jhoni Charles terkait kegiatan yang belum berjalan ini. Hanya saja, sejauh ini belum terlihat tanda-tanda kapan akan dimulai.(Mur)
