Pekanbaru Pos Riau
Related Articles
BAGANSIAPIAPI (pekanbarupos.co) – Sejak dua pekan terakhir, kebutuhan solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) milik Pemda Rohil, dibawah PT SPRH kosong. Akibatnya membuat masyarakat nelayan tidak dapat melaut.
Menyikapi keluh kesah masyarakat nelayan di Kecamatan Bangko ini, sejumlah anggota DPRD Rohil Dapil I, Kecamatan Bangko mendesak pemerintah daerah untuk segera mencari solusi bagaimana kebutuhan solar bagi nelayan dapat terpenuhi. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sejumlah anggota DPRD Dapil I itu menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat kepada Wakil Bupati Rohil Jhoni Charles disela sidang paripurna yang digelar di aula rapat kantor DPRD Rohil, Rabu (13/8).
Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, H Jasmadi Khori SE, sejak tiga orang pegawai SPBU Bagansiapiapi ditangkap Polda Riau, sehingga belakangan ini hampir setiap waktu mereka dikunjungi oleh masyarakat nelayan mengeluhkan tidak adanya solar di SPBU.
“Setiap hari masyarakat nelayan itu datang ke rumah. Keluhannya sama, soal minyak. Tadi pagi saya dikunjungi juga oleh istri dua tersangka yang sekarang lagi berproses di Polda Riau. Jadi kami ingin ada solusi dari Pemda Rohil,” kata Ijas Khori.
Disampaikan Ijas Khori, sejati ada sebanyak 80% warga Bangko pendapatannya sebagai nelayan. Sejak kasus yang menimpa dua orang pegawai SPBU dan satu warga itu, terjadi kelangkaan BBM solar.
Tidak ingin persoalan ini berlanjut, Ijas Khori meminta pemerintah mengambil sikap. Kapan para nelayan ini bisa mendapatkan BBM seperti biasanya. Lalu, saat ini sudah ada tiga korban penangkapan oleh Polda Riau, dimana menurut Ijas Khori, pemerintah harus hadir untuk menyelamatkan mereka.
Menurut Ijas Khori, para tersangka yang ditangkap Polda Riau tersebut karena saya rasa hanya melaksanakan pekerjaan dan sekedar melaksanakan tugas.
“Untuk itu, mari kita pikirkan bersama terkait persoalan ini,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Rohil Dapil I lainnya dari Partai PKS, Herkoni menambahkan, bahwa telah terjadi kezaliman, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Dimana, para nelayan ini mendapat rekomendasi dari dinas terkait di SPBU yang dikelola oleh pemerintah, jadi otomatis bupati sebagai pemegang saham tentu memiliki solusi.
“Ini sudah tujuh hari, tidak adakan solusi?. Tanya Herkoni. Karena saya juga tergabung sebagai pengurus HNSI, juga sudah menyarankan kepada seluruh pengurus HNSI untuk menyurat di pemda agar persoalan ini segera diselesaikan.
“Mohon disikapi dengan serius,” ucap Herkoni singkat.
Ditambahkan anggota DPRD Dapil I dari Fraksi PKB Muhammad Syah Padri, menyambung apa yang disampaikan oleh rekannya, bahwa saat ini sudah ada surat dari Pertamina, bagaimana para nelayan ini bisa mendapatkan BBM di SPBU. Untuk itu, bagaimana para nelayan ini dialihkan dapat membeli BBM solar di SPBU Jalan Bintang.
“Karena persoalan di SPBU tersebut masih berlangsung, bagaimana para nelayan yang mendapat rekomendasi ini nanti dialihkan untuk bisa membeli BBM solar di SPBU swasta Jalan Bintang. Nah, ini kami minta kepada pemerintah daerah untuk mencari solusinya,” tukas Syah Padri.
Menjawab sejumlah aspirasi masyarakat yang disampaikan sejumlah anggota DPRD Rohil tersebut, Wabup Rohil Jhoni Charles BBA MBA menyampaikan permohonan maaf terkhusus bahwa kondisi bupati saat ini sedang berobat.
Kendati, dirinya sebagai wakil akan berusaha menyampaikan persoalan ini kepada kepala daerah (bupati) bagaimana nanti arah dan kebijakan pemerintah.
Terkait kondisi SPBU, kata Jhoni Charles, saldo akhir di unit usaha dari PT SPRH itu kini hanya tersisa Rp 28 juta, lantas bagaimana cara mengakalinya supaya bisa beli minyak.
Oleh karena itu, dari keterangan Plt Dirut PT SPRH Rahmad Hidayat, yang saya dengar adalah dia minjam uang Rp 500 juta untuk modal belanja untuk SPBU. Karena rekening PT SPRH masih diblokir, akibat dari uang yang ditarik dengan tidak jelas makanya diblokir oleh pihak Perbankan.
“Sekarang posisinya SPBU tidak ada duit. Duto yang ada adalah duit Rp500 juta pinjaman, karena belum uang dari induk perusahaan PT SPRH,” sebut JC.
Kemudian itu, juga ada banyak persoalan lainnya dari manager SPBU sebelumnya, sehingga muncul hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan BBM solar ini karena di stop oleh Pertamina karena adanya kasus penangkapan tersebut.
Untuk itu, JC meminta waktu, karena bupati saat ini sedang berobat, maka nantinya pihaknya meminta diadakan rapat tertutup khusus untuk membahas SPBU ini. Dimana agar rekening kembali dibuka.
“Nanti kita adakan rapat tertutup untuk membahas ini. Saya minta rekening di nol kan saja. Untuk kebutuhan solar, memang saat ini sudah diblok oleh Pertamina karena kejadian penangkapan itu,” ujarnya.
Pada dasarnya, kata JC, pihaknya juga ingin segera menyelesaikan kondisi ini. Bagaimana para nelayan segera mendapatkan BBM solar untuk melaut lagi. Semoga segera kita temukan jalan keluarnya,” tutup JC. (iin)
